Jalani Sidang Kode Etik Buntut Penyadapan Ilegal, Irjen Pol. Eko Hadi Terancam Sanksi Pemecatan
JAKARTA, iNews Depok.id – Irjen Pol. Eko Hadi Santoso resmi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) buntut dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan yang digelar tertutup di Mabes Polri tersebut, jenderal bintang dua ini dibayangi ancaman sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian.
Ancaman sanksi pemecatan itu merujuk pada konstruksi pelanggaran etik yang disangkakan kepada Eko Hadi, yakni Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Regulasi tersebut secara tegas mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat serta merusak kehormatan institusi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa terduga pelanggar beserta majelis komisi telah memulai jalannya persidangan sejak pagi hari.
"Tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Guna mengadili perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal tersebut, Mabes Polri menunjuk komposisi majelis komisi yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi bintang tiga. Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Sementara itu, tiga kursi anggota komisi lainnya diisi oleh Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Editor: M Mahfud