Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : 3 Polisi Sudah Dipecat Termasuk Ferdy Sambo, 4 Berikutnya Segera Dihakimi di Sidang Etik Polri
Advertisement . Scroll to see content

Jalani Sidang Kode Etik Buntut Penyadapan Ilegal, Irjen Pol. Eko Hadi Terancam Sanksi Pemecatan

Selasa, 17 November 2026 | 11:50 WIB
  • author Mada Mahfud
Jalani Sidang Kode Etik Buntut Penyadapan Ilegal, Irjen Pol. Eko Hadi Terancam Sanksi Pemecatan
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) buntut dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). Foto: Ist

JAKARTA, iNews Depok.id – Irjen Pol. Eko Hadi Santoso resmi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) buntut dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). 

Dalam persidangan yang digelar tertutup di Mabes Polri tersebut, jenderal bintang dua ini dibayangi ancaman sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian.

Ancaman sanksi pemecatan itu merujuk pada konstruksi pelanggaran etik yang disangkakan kepada Eko Hadi, yakni Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Regulasi tersebut secara tegas mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat serta merusak kehormatan institusi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa terduga pelanggar beserta majelis komisi telah memulai jalannya persidangan sejak pagi hari.

"Tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Guna mengadili perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal tersebut, Mabes Polri menunjuk komposisi majelis komisi yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi bintang tiga. Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, tiga kursi anggota komisi lainnya diisi oleh Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan dilakukan secara objektif sesuai koridor hukum internal Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutur Trunoyudo.

Sinyal kuat potensi sanksi pemecatan terhadap Eko Hadi juga menguat jika merujuk pada putusan sidang etik sebelumnya dalam perkara yang sama. 

Pada Selasa (10/11/2026) pekan lalu, Majelis KKEP Mabes Polri telah lebih dulu menjatuhkan vonis PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta.

Sidang KKEP ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara pokoknya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. 

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Berdasarkan fakta penyidikan, praktik penyadapan tanpa izin ini berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS)—perangkat intersepsi komunikasi resmi milik aparat penegak hukum—secara sepihak tanpa prosedur verifikasi dan dasar hukum yang sah.

Tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, operasi penyadapan ilegal tersebut juga menargetkan jajaran pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Selain terancam pemecatan di sidang etik, keempat tersangka juga menghadapi jeratan hukum pidana berlapis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Pasal 258 KUHP mengatur tindak pidana penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. 

Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP terkait perbuatan mengakses sistem elektronik secara melawan hukum dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

Pasal 32 Ayat (1) UU ITE mengenai tindakan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, atau memindahkan informasi elektronik tanpa hak dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.

Editor: M Mahfud

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut