Dipecat Tidak Dengan Hormat Terkait Kasus Penyadapan, Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding
JAKARTA, iNewsDepok.id – Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tegas tersebut diberikan menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Atas putusan itu, pihak Irjen Eko menyatakan akan menempuh jalur banding.
“Atas Putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP yang menentukan nasib hukum internal sang jenderal digelar secara tertutup oleh pihak Kepolisian. Dalam persidangan tersebut, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melakukan permufakatan akses ilegal (illegal access) milik Polri guna melakukan penyadapan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.
Akibat perbuatannya, Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar