Skandal Penyadapan Ilegal, Suyudi Bongkar Rantai Komando 4 Jenderal Kelompok Sigit

JAKARTA, iNews Depok.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah tokoh nasional. 

Keempat jenderal tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).

Baca Juga

Skandal Penyadapan Ilegal Kelompok Sigit, Raker Komisi III DPR Minta Kapolri Transparan

Paparan lengkap hasil penyidikan itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Selain Presiden Prabowo, target operasi penyadapan tanpa prosedur hukum ini mencakup pejabat negara, tokoh politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga kalangan media.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Dewan, Suyudi menguraikan rantai komando yang bermula dari puncak pimpinan saat kejadian. Penyidik menduga Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pemberi arahan sekaligus pengguna akhir dari seluruh data hasil penyadapan.

Baca Juga

Irjen Ahrie Sonta Divonis Pemecatan dalam Sidang Kode Etik Polri Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di hadapan anggota Dewan.

Penyidik kepolisian kini mendalami dugaan pemanfaatan informasi hasil penyadapan tersebut untuk memengaruhi pihak lain dalam rangkaian perbuatan melawan hukum.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Baca Juga

FKPPAI Ingatkan Jangan Biarkan Dugaan Penyadapan Presiden Direduksi jadi Isu Pengalihan, Usut Tuntas

Rantai komando berikutnya mengarah pada peran strategis Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Slamet diduga memegang kendali persetujuan teknis di pusat pemantauan sebelum meneruskan laporan kepada Listyo Sigit.

“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ucap Suyudi.

Sementara itu, peran ketiga dipegang oleh tersangka Irjen Eko Hadi Santoso (EH) yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon). Eko diduga menjadi penghubung instruksi target yang meloloskan persetujuan penyadapan tanpa dokumen resmi penyidikan.

Baca Juga

Ini Jawaban Kabareskrim Terkait Isu Penangkapan Tito Karnavian dan Idham Azis, 2 Kapolri Era Jokowi

“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tutur Suyudi.

Pada level eksekusi lapangan dan pengamanan jejak digital, penyidik menguraikan peran jenderal keempat, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS). Ahrie diduga meneruskan instruksi langsung dari Listyo Sigit kepada operator lapangan tanpa dasar permohonan resmi penyidik, sekaligus mengerahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pengawasan fisik. 

Hasil penyadapan tersebut kemudian dilaporkan kembali oleh Ahrie Sonta kepada Listyo Sigit. Ketika operasi selesai atau situasi dinilai rawan, instruksi penghilangan barang bukti turut dijalankan.

Baca Juga

Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Dewan Jenderal, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.

Editor: M Mahfud