Temui Presiden Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres RI

JAKARTA, iNews Depok.id — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari kursi orang nomor dua di Indonesia. 

Langkah ini diambil Gibran di tengah eskalasi dinamika hukum terkait kontroversi keabsahan ijazah SMA yang kini berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

2 Pilihan untuk Gibran: Mundur atau Dimakzulkan, PKS dan PAN Ungkap Dasar Hukum

Kepastian mengenai pertemuan tertutup tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan empat mata antarpemimpin negara itu berlangsung cukup lama, yakni sekitar dua setengah jam pada pagi hari.

Prasetyo membenarkan bahwa agenda utama yang dibawa Gibran dalam audiensi tersebut adalah rencananya untuk melepaskan jabatan sebagai Wapres RI.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa permohonan mengundurkan diri itu disampaikan secara langsung oleh Gibran sebagai respons atas perkembangan isu hukum yang membelitnya di tingkat MK dan MA.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tuturnya.

Di sisi lain, Istana secara tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah niat pengunduran diri pasangannya dalam Pilpres tersebut. Prasetyo menegaskan, Kepala Negara tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan beberapa pertimbangan dan saran strategis kepada Gibran.

Baca Juga

Gibran Disebut Tak Tamat Setara SMA di Insearch Sydney, Diungkap WNI di Australia

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.

Dalam pertemuan berdurasi 150 menit itu, Gibran juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka melalui koridor hukum yang berlaku. Ia meminta waktu dan kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan seluruh berkas dan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata Prasetyo menandaskan.

Secara ketatanegaraan, pengunduran diri seorang Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika seorang Presiden atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai mekanisme konstitusi melalui MPR RI. 

Editor: Mahfud