Akademisi UI Angkat Strategi Teknologi Ramah Anak Komdigi di Forum 100 Negara di Moskow

MOSKOW, iNews Depok.id — Akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS mengangkat strategi teknologi ramah anak yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Global Digital Forum (GDF) II 2026 di Moskow. 

Forum 100 Negara tersebut berlangsung 8-10 Oktober 2026, mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan ekosistem digital dari lebih 100 negara di dunia. 

Baca Juga

Peneliti Vokasi UI Ungkap Model Pendidikan Vokasi dan Standar Pendidikan di Rusia

Devie Rahmawati memaparkan presentasi bertajuk Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity? Ia mengangkat pengalaman Indonesia dalam membangun transformasi digital yang berpusat pada manusia. 

Devie menyoroti Indonesia lewat Komdigi yang menghadirkan perspektif kemajuan teknologi harus berjalan bersama perlindungan manusia di tengah perlombaan negara-negara mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang semakin canggih. 

Strategi Komdigi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). 

Baca Juga

Pengamat Universitas Indonesia Soroti Kemeriahan Pilpres Rusia

Menurut Devie, kebijakan Menteri Komdigi tersebut penting, karena mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara teknologi dan masyarakat. 

Devie menyebut selama bertahun-tahun, orang tua dan anak lebih sering diminta menyesuaikan perilaku mereka dengan berbagai risiko teknologi. 

“Dulu kita sibuk mengajarkan anak bagaimana bertahan di tengah teknologi. PP TUNAS mengajukan pertanyaan yang jauh lebih maju yaitu bagaimana teknologi harus dirancang agar layak memasuki kehidupan anak?” ujar Devie, 

Baca Juga

Pengamat UI Ungkap 9 Inovasi Pemilu Rusia yang Bisa Ditiru Indonesia

Dalam perspektif akademik, ujar Devie, pendekatan Komdigi berkaitan dengan prinsip safety by design, yakni mengintegrasikan pertimbangan keselamatan dan mitigasi risiko sejak tahap perancangan serta pengoperasian layanan digital. Devie menilai langkah ini penting karena anak-anak tidak semestinya menanggung sendiri seluruh risiko dari sistem teknologi yang dirancang dan dikendalikan oleh pihak lain.

“Melindungi anak bukan berarti menolak kemajuan. Justru perlindungan yang baik memungkinkan anak menikmati manfaat teknologi dengan risiko yang lebih terkendali. Kemajuan digital yang tidak melindungi generasi muda adalah kemajuan yang kehilangan arah,” jelas co-researcher Developing a national strategy for enabling, shaping and seeding meaningful community centered connectivity in rural Indonesia. 

Dalam presentasinya di Moskow, Devie turut mengangkat pengalaman Indonesia membangun ekosistem literasi digital melalui kolaborasi berbagai lembaga seperti inisiatif Komdigi bersama jejaring seperti Siberkreasi dan Pandu Digital, serta kontribusi organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch, Klinik Digital, yang menunjukkan bagaimana pendidikan digital dapat dikembangkan melalui keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas.

Siberkreasi memperlihatkan pentingnya jejaring kolaborasi literasi digita, dengan lebih dari 130 komunitas. Pandu Digital menekankan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Sementara ICT Watch, termasuk melalui inisiatif seperti HerTech, menghadirkan perhatian terhadap partisipasi dan keterampilan digital perempuan.

Teknologi tidak otomatis menjadi inklusif hanya karena tersedia di internet. Seseorang bisa memiliki telepon pintar tetapi tetap kesulitan memahami penipuan digital, menjaga data pribadi, atau menggunakan AI untuk meningkatkan penghidupan.  

"Kalau ingin mengukur kemajuan AI, jangan hanya menghitung berapa banyak GPU atau pusat data yang dimiliki. Hitung juga berapa banyak ibu, guru, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat daerah yang mampu menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupannya,” tegas Devie. 

Devie juga menghubungkan pengalaman Komdigi dengan kerja lapangan yang dijalankannya melalui Klinik Digital, yang selama lima tahun terakhir, terus mengembangkan dan mengadaptasi buku serta modul literasi digital ke dalam sedikitnya sepuluh bahasa daerah Indonesia.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendidikan digital tidak cukup hanya menyediakan informasi. Pesan juga harus dapat dipahami sesuai konteks bahasa dan budaya masyarakat. Sebagai contoh, kesalahan penerjemahan satu kata dalam pesan keamanan dapat mengubah peringatan menjadi instruksi yang berbahaya.

“Bayangkan kalimat ‘Jangan bagikan kode OTP Anda.’ Jika kata ‘jangan’ hilang dalam proses penerjemahan, pesan perlindungan berubah menjadi perintah yang justru membahayakan masyarakat,” jelasnya.

Bahasa daerah juga bukan sekadar warisan budaya yang perlu disimpan.

"Bahasa juga merupakan pintu masuk agar masyarakat dapat memahami pengetahuan, mengakses layanan, dan ikut menentukan masa depan teknologi,” tutur Devie. 

Selain perlindungan masyarakat, Devie menilai langkah diplomasi teknologi Indonesia juga penting untuk diperkuat, sebagaimana gagasan Komdigi yang didorong Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, mengenai pemanfaatan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok teknologi global, termasuk kekayaan mineral kritis, untuk membuka peluang akses komputasi, pengembangan talenta, transfer teknologi, dan kemitraan industri.

Devie menekankan pentingnya kerangka Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI untuk mempertemukan agenda investasi, inovasi, keamanan, pendidikan, dan perlindungan publik dalam arah pembangunan yang konsisten.

“Kita sudah memiliki banyak lembaga dan inisiatif yang bergerak. Tantangannya sekarang adalah memastikan semuanya dapat saling menguatkan dalam arah yang jelas. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama tanpa kehilangan kebebasan menentukan pilihan,” jelasnya.

Bagi Devie, masa depan AI harus dinilai melalui keseimbangan antara kemampuan teknologi dan kesejahteraan manusia, yang dirangkum dalam prinsip 4C (Context × Community × Capability × Care = Meaningful AI).  

Konteks memastikan teknologi memahami kebutuhan nyata. Komunitas menghadirkan partisipasi. Kapabilitas memungkinkan masyarakat menggunakan teknologi. Sementara kepedulian memastikan inovasi tidak meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Perspektif mengenai pentingnya transformasi digital yang inklusif juga mendapat perhatian dari peserta forum GDF II dari Indonesia. 

Randy Mulyanto, Founder & CEO RadVoice Indonesia, menilai bahwa kemajuan kebijakan digital perlu berjalan beriringan dengan komunikasi publik yang mampu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, langkah Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan tata kelola teknologi memberikan landasan penting bagi komunikasi yang tidak hanya memperkenalkan inovasi, tetapi juga menjelaskan manfaat serta tanggung jawab di baliknya.

Sementara itu, Indira Rizky Azzahra dari eCloudvalley Digital Technology menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan ekosistem teknologi Indonesia agar perkembangan AI tidak berhenti pada adopsi aplikasi, melainkan turut menghasilkan peningkatan kemampuan nasional.

Menurutnya, pengembangan talenta, infrastruktur komputasi, keamanan data, dan kolaborasi antara pemerintah dengan industri menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat AI dapat dirasakan lebih luas.

Bagi Devie, kehadiran berbagai perwakilan Indonesia di forum yang mempertemukan peserta dari lebih dari 100 negara tersebut juga menunjukkan peluang untuk memperluas kerja sama internasional dan memperkenalkan pendekatan transformasi digital Indonesia yang berpusat pada manusia.

Editor: M Mahfud