Kejagung Terima Perwakilan Karyawan PT BP, Laporan Kasus Tambang Mulai Dikaji Pidsus

Baca Juga

Babak Baru Kasus Eks Jampidsus: Kejagung dan Polri Siap Bongkar Peran Febrie Adriansyah!

Menanggapi hal tersebut, staf Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, Bambang Prihadmoko, membenarkan bahwa laporan pengaduan dari pihak PT BP sudah diteruskan ke tingkat pimpinan untuk dikaji.

"Kami sudah laporkan ke pimpinan, dan sudah pada tahap kajian. Setelah laporan pengaduan (Lapdu) lengkap langsung ke Pidsus," ujarnya.

Bambang juga mengimbau agar massa aksi mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga

Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Tersangka Korupsi MBG di Jakarta dan Bandung, Ini Perkembangan Ter

"Prosedurnya begitu, kalau unjuk rasa kan hanya orasi. Beda dengan lapdu yang langsung bisa ditindaklanjuti oleh Pidsus," katanya.

Setelah menyampaikan aspirasinya di Kejagung, massa bergerak menuju kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait keabsahan akta perusahaan.

"Kenapa Kemenkum sengaja hidupkan kembali akta yang sudah dibatalkan MA? Kenapa blokir akta yang sudah dimenangkan di MA? Ada apa ini?" tanya Sasriponi.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar