Kejagung Terima Perwakilan Karyawan PT BP, Laporan Kasus Tambang Mulai Dikaji Pidsus

JAKARTA, iNewsDepok.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima kedatangan ratusan karyawan PT Bososi Pratama (BP) yang menyampaikan aspirasi terkait penanganan laporan pengaduan kasus pertambangan. Kuasa hukum sekaligus koordinator aksi, Sasriponi Bahrin Ronggolawe, mengonfirmasi bahwa perwakilan mereka telah diterima secara baik oleh pihak korps adhyaksa.

"Alhamdulillah, kami diterima pihak dari Kejagung hari ini. Dan menerima surat dari Kejaksaan Agung," ujar Sasriponi di Jakarta.

Baca Juga

Pengamat Desak Hukuman Berat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah demi Keadilan Publik

Menurutnya, laporan pengaduan yang telah dilayangkan sebelumnya dipastikan mendapat perhatian serius dan sedang ditindaklanjuti oleh penyidik.

"Laporan kami serius ditangani oleh Kejagung, proses sudah di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)," katanya.

"Jadi saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari laporan kami. Karena ini menjadi perintah Presiden Prabowo bahwa pelaku tambang ilegal harus ditindak," imbuhnya.

Baca Juga

Babak Baru Kasus Eks Jampidsus: Kejagung dan Polri Siap Bongkar Peran Febrie Adriansyah!

Menanggapi hal tersebut, staf Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, Bambang Prihadmoko, membenarkan bahwa laporan pengaduan dari pihak PT BP sudah diteruskan ke tingkat pimpinan untuk dikaji.

"Kami sudah laporkan ke pimpinan, dan sudah pada tahap kajian. Setelah laporan pengaduan (Lapdu) lengkap langsung ke Pidsus," ujarnya.

Bambang juga mengimbau agar massa aksi mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga

Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Tersangka Korupsi MBG di Jakarta dan Bandung, Ini Perkembangan Ter

"Prosedurnya begitu, kalau unjuk rasa kan hanya orasi. Beda dengan lapdu yang langsung bisa ditindaklanjuti oleh Pidsus," katanya.

Setelah menyampaikan aspirasinya di Kejagung, massa bergerak menuju kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait keabsahan akta perusahaan.

"Kenapa Kemenkum sengaja hidupkan kembali akta yang sudah dibatalkan MA? Kenapa blokir akta yang sudah dimenangkan di MA? Ada apa ini?" tanya Sasriponi.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar