Boni Hargens: Memulihkan Kepercayaan Publik, Teladan Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit

OPINI

Oleh: Boni Hargens, Analis politik senior dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)

Baca Juga

Akademisi Senior Dukung Kapolri soal Penguatan Kompolnas lewat Revisi UU Kepolisian

DALAM lanskap demokrasi Indonesia yang sarat dengan dinamika dan ketegangan relasional antara negara dan masyarakat, sebuah gestur diplomasi institusional dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuai apresiasi luas.

Pertemuannya dengan jajaran pimpinan media massa belum lama ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi dan keterbukaan dialog dari institusi Polri. Langkah ini hadir di saat yang tepat — ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh berbagai arus kritik dan tekanan sosial yang kian deras.

Rellasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual — dan ketika kontrak sosial itu mengalami gesekan, baik karena pemerintah dinilai kurang responsif terhadap kritik maupun karena masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang terlalu keras, maka institusi negara seperti Polri memegang peran yang amat fundamental dalam menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.

Baca Juga

Pantau Kesiapan Mudik Pelabuhan Merak, Kapolri dan Panglima TNI Gelar Patroli Udara

Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat.

Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara.

Exempla Gratia: Model yang Perlu Diteladani

Baca Juga

Petisi Ahli Sesalkan Pidato Gatot Nurmantyo Pertentangkan Kapolri dengan Presiden

Hargens tidak sekadar memberikan apresiasi retoris. Hargens juga meletakkan model kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dalam kerangka analisis yang lebih luas  yaitu sebagai exempla gratia, sebuah teladan konkret yang layak diadopsi oleh para pemangku kepentingan dari berbagai institusi negara.

Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif

Keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik — sebuah prasyarat utama dalam demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dialog sebagai Mekanisme Kepercayaan

Baca Juga

BREAKING NEWS: Makan Bergizi Gratis Polri Resmi Beroperasi, Dimulai dari Markas Brimob Depok

Pendekatan komunikatif yang dipilih Kapolri menempatkan dialog bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil.

Di era di mana narasi oposisi jalanan seperti Gerakan Indonesia Gelap memanfaatkan ruang digital secara masif, pemerintah memerlukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.
Hargens menegaskan bahwa tantangan demokrasi kontemporer Indonesia bukan semata-mata soal kebijakan substantif, melainkan juga soal bagaimana negara mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya.

Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif. Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media.

Baca Juga

Audiensi dengan Menteri PKP, Kapolri Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah

Hargens juga mengingatkan bahwa Indonesia hari ini berhadapan dengan lanskap politik yang ditandai oleh polarisasi opini, proliferasi disinformasi, dan erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi-institusi formal negara.

Dalam konteks inilah, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang jauh melampaui gestur individual.

Gerakan seperti Gerakan Indonesia Gelap yang dibangun oleh oposisi jalanan secara konsisten berupaya mempersempit ruang kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan memanfaatkan kekecewaan sosial sebagai bahan bakar mobilisasi politik yang terus membara.

Model kepemimpinan yang ideal sejatinya menawarkan jawaban structural bahwa kepercayaan publik tidak direbut melalui kekuatan represi, melainkan dibangun melalui konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat.

Saya yakin, apa yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang harmanis dengan rakyatnya.

Bahwa sebuah kebenaran fundamental dalam teori demokrasi, yaitu _public trust_ , merupakan fondasi legitimasi negara yang paling otentik.

Tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apapun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis. 

Editor : Vitrianda Hilba Siregar