Mengalir Dukungan untuk KPK Usut Kasus Rokok Ilegal dan Suap Cukai Hasil Tembakau

JAKARTA, iNews Depok.id - Mengalir dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus rokok ilegal dan dugaan korupsi dan praktik pelanggaran di sektor cukai hasil tembakau (CHT). 

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, menegaskan penindakan terhadap oknum pejabat dan industri ilegal dalam praktik pelanggaran cukai wajib dilakukan. 

Baca Juga

Demul Yakin Rokok Ilegal Bakal Hilang Seiring Cukai Rokok dan HJE Tak Naik

“Kita minta kepastian hukum, penindakan sampai tuntas, karena banyak kebocoran. Ternyata di dalam sendiri, internal sendiri juga kurang beres. Formasi mendukung KPK dalam hal ini," kata Heri dalam keterangan, Selasa (14/4/2026). 

Heri menegaskan bahwa praktik rokok ilegal selama ini sangat merugikan pelaku usaha yang patuh. Pabrikan rokok ilegal tidak membayar cukai, menyebabkan persaingan tidak adil antara produsen rokok legal dan ilegal.

“Di segmen rokok legal sudah berat, karena mereka mainnya ilegal. Bayangkan, sementara kalau yang ini kita jual 30 ribu, dia jualnya 10 ribu isi 20 batang. Itu berat,” tandas Heri.

Baca Juga

Moratorium Kenaikan Cukai Selama 3 Tahun Bisa Pulihkan Industri Hasil Tembakau

Menurut Heri, penindakan yang dilakukan KPK diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan berdampak langsung pada pasar, termasuk memperbaiki penerimaan negara. 

“Jadi harapan saya, dengan adanya kasus rokok ilegal ditangkap ini akan ada efek jeranya. Tidak boleh diberi tempat rokok ilegal ini," imbuhnya. 

Dukungan juga datang dari pengamat hukum Herman Hofi Munawar. Ia menilai bahwa konsistensi penegakan hukum harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan cukai. 

Baca Juga

Digencet Rokok Ilegal, UMKM Rokok Elektrik Minta Perlindungan Pemerintah

Rokok ilegal selain merugikan penerimaan negara, dan juga mematikan pabrikan legal yang selama ini taat membayar pajak dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

“Jika rokok ilegal masih beredar dan tidak ditindak tegas, industri legal yang akan mati. Ini perlu penegakan hukum dan asas keadilan,” tegasnya.

Ia mengingatkan Pemerintah untuk kembali pada prinsip keadilan berusaha dan kepatuhan hukum. Di tengah semakin banyaknya rokok ilegal, rencana penambahan layer cukai dengan tarif rendah untuk rokok ilegal tidak akan menjadi solusi penerimaan negara, justru memberikan karpet merah pada pelanggar hukum dan menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum. 

Baca Juga

Depok Rawan Peredaraan Rokok Ilegal? Dua Pelaku Ditangkap Polda Kepri

“Penambahan layer akan menambah kompleksitas pengawasan dan berpotensi membuka celah penyimpangan baru," tutut Herman. 

Herman menegaskan bahwa negara harus melindungi pelaku usaha yang patuh dan tidak menormalisasi praktek pelanggaran hukum dan pelarian pajak. Jika pelanggar hukum seperti produsen rokok ilegal hanya diberikan sanksi ringan atau justru diberi kompromi melalui layer cukai baru yang tarifnya kecil, ini jadi preseden bahwa hukum di Indonesia lemah dan dapat ditawar. Ini sangat melemahkan wibawa hukum.

“Sanksi pelanggaran harus jauh lebih besar daripada keuntungan. Di situlah efek jera bekerja,” katanya. 

Editor : M Mahfud