Anggota DPR Ini Sebut Kebijakan Tak Naikkan Cukai Rokok dan HJE Selamatkan Industri Padat Karya

JAKARTA, iNews Depok.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) maupun harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 bisa menyelamatkan industri padat karya. 

Penilaian Bambang Haryo Soekartono disampaikan di Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

Baca Juga

Demul Yakin Rokok Ilegal Bakal Hilang Seiring Cukai Rokok dan HJE Tak Naik

Bambang Haryo menyatakan kebijakan Menkeu Purbaya berdampak positif bagi keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor padat karya, sekaligus memperkuat arah hilirisasi dan daya saing industri nasional.

“Dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, menjaga stabilitas industri padat karya seperti industri hasil tembakau adalah keputusan yang tepat” kata Bambang Haryo. 

Menurut Bambang IHT adalah industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar di Indonesia. Mereka antara lain pekerja pabrik, petani tembakau, cengkih, hingga pedagang kecil. 

Baca Juga

Ekosistem Industri Tembakau Kembali Bergairah Usai Menkeu Tak Naikkan Cukai

“Jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini," kata Bambang Haryo. 

Jika cukai terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya serap pasar, maka industri hasil tembakau akan kolaps. 

"Jutaan orang bisa menganggur, ini dampaknya langsung pada rakyat dan penerimaan negara,” jelasnya.

Baca Juga

APVI Ajak Masyarakat Perangi Misinformasi Tentang Penggunaan Vape

Ia menambahkan bahwa kebijakan stabilisasi fiskal untuk industri tembakau tahun depan akan memberi ruang bagi pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat hilirisasi industri nasional.

“Dengan tidak naiknya cukai dan HJE, industri bisa kembali fokus pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Inilah semangat hilirisasi yang sebenarnya,” tegas Bambang.

Bambang menilai keputusan Menkeu memberikan kepastian bagi dunia usaha, yang menjadi fondasi penting bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau kebijakan fiskal dan industri sejalan, hasilnya adalah stabilitas, dan dari stabilitas itu akan lahir pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga

Serikat Pekerja Tembakau Tolak Kenaikan Cukai, Minta Tiga Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Ia juga mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal serta pemberdayaan petani dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai produksi IHT.

“Dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha legal, pemerintah memberi perlindungan terhadap industri dan keberlangsungan hidup jutaan keluarga yang bergantung padanya. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan konkret bagaimana koordinasi ekonomi yang baik bisa berdampak langsung pada rakyat,” terangnya.

Namun demikian, Bambang juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau. Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang progresif harus diimbangi dengan regulasi yang tidak kontraproduktif terhadap sektor padat karya.

Baca Juga

Siap-siap Harga Rokok Tahun Depan Naik hingga Rp40.100 per Bungkus

Ia secara khusus meminta agar Kementerian Kesehatan tidak terus mendorong implementasi regulasi yang berpotensi mematikan industri, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kedua regulasi tersebut mengatur penyeragaman kemasan rokok dengan warna yang sama serta larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

“Kebijakan pada PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes sebaiknya dikaji ulang agar tidak kontraproduktif terhadap keberlangsungan sektor padat karya,” tegas Bambang.

IHT hingga kini menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara, dengan kontribusi cukai mencapai Rp216 triliun pada tahun 2024. 

Selain itu, industri ini juga menyerap hampir 6 juta tenaga kerja, secara langsung maupun tidak langsung belum lagi tenaga kerja dari 30 juta UMKM yang berhubungan dengan rokok dari total 67 juta UMKM yang ada di Indonesia, menjadikannya salah satu sektor padat karya paling signifikan dalam perekonomian nasional.

Editor : M Mahfud