PPATK Memblokir 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sebanyak 17 rekening investasi ilegal. Pemblokiran dilakukan karena ada pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak terkait dengan produk investasi ilegal.

“Per 24 Maret 2022 PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal yang berasal dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga

PPATK dan MUF Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Upaya Pencucian Uang

Sebagai informasi, transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening.

“PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal,” tegas Ivan.

Adapun hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Baca Juga

Tidak Sembarang Jadi Penyidik, Ini Tugas PPNS di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Selanjutnya, lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal.

Pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi.

Baca Juga

Ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Yang Harus Dilakukan Notaris

Hal ini juga dilakukan sebagai cara mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani