Kebijakan Penghapusan Kuota Impor Presiden Prabowo Tuai Dukungan dari Konsultan Bisnis

JAKARTA, iNews Depok. id - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan kuota impor dan pembukaan keran impor secara bebas menuai berbagai reaksi. Berbeda dengan sejumlah pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut, Konsultan Bisnis Kerakyatan Wirson Selo justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh kepala negara.

Menurut Wirson Selo, sistem kuota impor yang berlaku selama ini dinilai hanya menguntungkan kelompok pengusaha tertentu. Ia berpendapat bahwa sistem tersebut menciptakan ketidakadilan dan merugikan konsumen secara luas.

"Saya setuju 100% dengan Pak Prabowo. Kuota impor itu tidak adil. Kenapa hanya perusahaan tertentu yang boleh impor, sedangkan yang lain dilarang?" kata Wirson, Kamis (10/4/2025).

Wirson juga mengkritik persyaratan dalam pemberian kuota impor yang dianggap tidak rasional. Ia mencontohkan adanya keharusan mendapatkan persetujuan dari pemegang kuota sebelumnya sebagai salah satu syarat yang tidak masuk akal.

"Masa untuk dapat kuota harus dapat persetujuan dari pemegang kuota sebelumnya? Ini seperti kita dianggap bodoh. Sistem ini jelas melindungi monopoli, bukan melindungi konsumen, petani atau UMKM," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran akan potensi banjir produk impor yang dapat mematikan petani lokal, Wirson menganalogikannya dengan fokus pada bagian akhir sebuah buku tanpa memahami akar permasalahan di bagian awal. 

Ia menjelaskan bahwa produk impor seperti beras, bawang putih, atau jagung dapat lebih murah karena dukungan pemerintah di negara-negara pengekspor seperti Vietnam, Thailand, dan China terhadap petani mereka. Dukungan tersebut berupa penyediaan alat pertanian, benih, pupuk, hingga teknologi dengan harga terjangkau atau bahkan gratis, yang berimbas pada rendahnya biaya produksi.

Wirson berpendapat bahwa solusi untuk melindungi petani lokal bukanlah dengan melarang impor, melainkan dengan meningkatkan daya saing petani Indonesia. Ia meyakini bahwa dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun, petani Indonesia dapat menjadi lebih efisien jika ada keseriusan dalam pembenahan sektor pertanian. 

Langkah-langkah yang diusulkan termasuk pemberantasan korupsi dalam distribusi pupuk, subsidi penuh untuk benih unggul, perbaikan irigasi, dan alokasi dana yang signifikan untuk riset pertanian. Wirson bahkan menyebutkan bahwa alokasi 10 persen dari anggaran program makanan gratis dapat dialihkan untuk memberikan benih unggul gratis kepada petani.

Lebih lanjut, Wirson meyakini bahwa kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya terbatas pada pembukaan impor, tetapi juga akan diikuti dengan program pendampingan yang komprehensif bagi petani dan industri lokal.

"Pak Prabowo paham akar masalahnya. Dia tidak mau kita terjebak dalam proteksi yang justru bikin petani terlena. Harus ada terobosan besar di hulu: benih murah, pupuk bersubsidi tepat sasaran, dan teknologi pertanian modern," ujarnya.

Wirson juga menyoroti potensi swasembada Indonesia untuk komoditas seperti bawang putih dan jagung, serta komoditas lainnya, dengan mengacu pada kekayaan sumber daya alam dan keahlian petani lokal.

"Lagu 'Indonesia tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman' itu benar. Kita punya tanah subur dan ahli pertanian handal. Tinggal political will-nya saja yang harus kuat," ujar Wirson.

Wirson menegaskan bahwa bahwa penghapusan kuota impor merupakan langkah berani dalam memberantas praktik kartel yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara petani dan konsumen merasakan dampaknya.

"Dengan impor bebas, harga lebih stabil, dan petani dipacu untuk efisien. Ini solusi jangka panjang, bukan sekadar tempel kompres," ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Wirson berharap agar kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk reformasi besar-besaran di sektor pertanian Indonesia.

"Jangan hanya fokus pada impor vs larangan impor. Fokuslah pada bagaimana petani kita bisa mandiri dan berdaya saing global," pungkas Wirson.

Editor: M Mahfud