Pengamat: Meski Ada Masalah Kecil, Pilkada Barito Utara Sudah Sesuai Mekanisme

JAKARTA, iNews Depok.id - Proses penyelenggaraan Pilkada 2024 secara umum telah berjalan baik, termasuk di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai proses tersebut sudah berjalan sesuai prosedur.

"Jika dicermati proses Pilkada Barito Utara telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur, mekanisme dan tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Efriza, Senin, (10/2/2025).

Baca Juga

MK Putuskan 22 Distrik di Pilkada Puncak Jaya Jalani Rekapitulasi Suara Ulang

Ia juga menilai tak ada gesekan besar selama proses Pilkada di Barito Utara. Institusi penyelenggara Pemilu terlihat kompak, baik KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum di lapangan, sehingga seharusnya proses pilkada itu sudah selesai.

"Dalam prosesnya KPU terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik bersama Bawaslu. Begitu juga indikasi penyelenggara pemilu yang tak saling bersinergi juga tidak tampak," sambung Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (UNPAM), Serang.

Dalam pandangannya, KPU Barito Utara telah bekerja dengan baik. Meski ada permasalahan di lapangan, namun itu masih dalam batas kewajaran.

Baca Juga

MK Putuskan PSU, Cabup Barito Utara Ajak Pendukung Optimis

"KPU telah bekerja dengan baik, meski ada beberapa permasalahan kecil di lapangan itu hal yang normal," terang Efriza.

Ketika muncul permasalahan di lapangan, upaya penyelesaian yang dilakukan KPU pun sudah tepat, terutama terkait TPS 04 Malawaken, Kec. Teweh Baru.

"KPU Barito Utara ketika terjadi permasalahan, langsung bergerak cepat merekonstruksi peristiwa yang terjadi terkait dorongan untuk PSU, misalnya. Ternyata, seluruh prosedurnya sudah benar, diterima oleh Bawaslu, maupun para saksi pasangan calon, pengawas TPS, juga Kepala Desa Malawaken," sambung Efriza.

Baca Juga

Saksi Ahli di MK Nilai Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Aturan Pemilu Demokratis

Menanggapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Efriza menilai tak ada indikasi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Barito Utara. Sebab realitasnya tidak ada indikasi kecurangan dan penolakan hasil Pemilu di tingkat TPS.

"Jika disebut TSM rasanya terlalu berlebihan, sebab masalah yang timbul tidak sampai 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan," ujarnya.

Bahkan dari berbagai permasalahan yang diungkapkan di persidangan MK, pengajar di Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta itu melihat sejatinya telah diselesaikan KPU secara cepat.

Baca Juga

Masih Berproses di MK, Tokoh Dayak Sebut Pilkada Barito Utara Berjalan Lancar

"Hal ini dapat ditelusuri dari penjelasan KPU yang menguraikan bahwa sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan prosesnya dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Efriza.

Dirinya mengambil contoh permasalahan seperti di TPS 04 Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Jika dicermati KPU menyatakan tidak diperlukan PSU, disinyalir sudah tepat. 

"Proses terjadi konflik yang terjadi di tingkat TPS telah diselesaikan. Prosedur dan mekanismenya juga sudah dilakukan antara KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu ad-hoc lainnya," terangnya.

Baca Juga

KPU Barito Utara Bantah Miliki 15 Pemilih Siluman

Efriza justru menilai adanya kejanggalan ketika PSU dipaksakan, padahal penyelesaiannya sudah diterima semua pihak di tingkat TPS hingga kabupaten. 

"Jika keinginan PSU terus didorong, sementara proses penyelesaiannya sudah diterima, malah menjadi janggal bagi publik. Indikasi permasalahan PSU terus diumbar padahal telah diselesaikan sehingga PSU tidak memenuhi persyaratan lagi, maka ini sekadar emosional saja dari pasangan yang kalah, pasangan yang kalah sekadar tidak bisa move on," pungkasnya.

Editor : M Mahfud