Kebijakan Pemprov NTB Bikin PSI Jadi Bulan-bulanan Netizen

DEPOK, iNews.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang akan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya, baik yang berada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk membeli tiket MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kena batunya dan menjadi bulan-bulanan netizen.

Pasalnya, pada 11 Februari 2022 lalu kader PSI yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, melontarkan kecurigaannya kalau PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara Formule E di Ancol, Jakarta Utara, pada 4 Juni 2022, akan menjual tiket lomba balap mobil listrik itu kepada PNS dan seluruh karyawan BUMD di DKI Jakarta.

"Jangan-jangan nanti (biaya pembuatan sirkuit) ditalangi oleh pinjaman Bank DKI, dan disponsori oleh seluruh BUMD. Lalu yang disuruh membeli tiket seluruh PNS dan karyawan BUMD DKI Jakarta. Semuanya mau di-setting," kata Anggara.

PSI curiga ajang Formula E seperti rekayasa setelah melihat proses lelang tender sirkuit yang tidak transparan oleh Jakpro. Anggara mengatakan, pada 5 Januari 2022, Jakpro memang telah mengumumkan lelang terbuka untuk sirkuit tersebut, tetapi tak lama kemudian perusahaan menyatakan lelang gagal tanpa alasan yang jelas.

"Setelah itu, tiba-tiba sudah ada pemenangnya lagi. ini bisa diduga ada upaya sistematis meloloskan Formula E yang sudah banyak masalah dari awalnya," kata dia.

Tuduhan rekayasa itu dibantah Vice Managing Director Formula E, Gunung Kartiko. Ia mengklaim, pihaknya transparan terhadap proses lelang tender sirkuit Formula E.

"Proses pengadaan dan pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix 2022 (Formula E) sudah sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa yang ada di perusahaan dan dilakukan check and balances untuk independensi dan kredibilitas pengambilan keputusan. Tidak ada pemenangan terencana pada proses ini,” kata dia.

Kebijakan Pemprov NTB untuk menjual tiket MotoGP kepada ASN di wilayahnya, disampaikan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, Selasa (1/3/2022).

"Dari Pemerintah Provinsi NTB kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan (MotoGP) di mana ASN provinsi 4.000 tiket, kemudian untuk ASN se-kabupaten kota se-NTB sebanyak 16 ribu tiket," katanya.

Tak hanya ASN, Pemprov NTB juga akan menyasar belasan ribu orang yang akan menjadi target penjualan tiket MotoGP. Target penonton tersebut antara lain 2 ribu tiket masing-masing berasal dari Polda NTB, TNI di NTB, dan instansi pemerintah lainnya. Kebijakan ini dibuat karena peminat MotoGP ternyata sedikit, sehingga tiket kurang laku.

Tak ayal, netizen langsung bereaksi dengan mengaitkan kebijakan Pemprov NTB dengan pernyataan Anggara.

" Kecurigaan @psi_id soal ASN diwajibkan beli tiket sepertinya terbukti," kata pemilik akun @NephiLaxmus seperti dikutip Rabu (2/3/2022). Pemilik akun ini menyandingkan tangkapan layar dari berita berjudul "PSI Curiga PNS DKI Bakal Dipaksa Beli Tiket Formula E" dan berita berjudul "ASN di ITB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika".

Foto: Tangkapan layar

"Oh ramalannya tepat dan asamurat," kata @uta41768366.

Foto: tangkapan layar

"Bagus nih @psi_id  udah berani sarkas sama rejim," kata @@lychnobit3.

"Runyam dah ni parte..wkwkwk," kata @solihin_mhd

"Udah? Udah? Udah?" ledek @@ikanbadutz

Foto: tangkapan layar

Editor : Rohman