Sentuh Banyak Sektor, Demurrage Impor Beras Rp294 M Harus Diusut Tuntas

JAKARTA, iNewsDepok.id -  Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng meminta agar skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

Dia menekankan, aparat penegak hukum dapat mempunyai perspektif menyelamatkan petani dengan mengusut tuntas skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar ini.

Baca Juga

Dinobatkan Sebagai Bapak Pembina Petani Milenial, Wamentan RI: Petani Masih Didominasi Orang Tua

Demurrage sebesar Rp294,5 miliar ini diperkuat  dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tanjung Perak. 

“Aparat penegak hukum harus punya perspektif  menyelamatkan petani, jadi serius menangani masalah skandal demurrage Rp 294,5 miliar ini,” tegas dia, Rabu,(14/8/2024).

Salamuddin Daeng melanjutkan, aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas skandal demurrage ini lantaran impor beras disaat masa panen petani merupakan kejahatan. Apalagi, kata dia, terdapat denda hingga Rp294,5 miliar dengan adanya keberadaan 1.600 kontainer beras.

Baca Juga

Beras Mahal tapi Petani Miskin, SPI Desak Kepala Bapanas Dievaluasi

“Harus diusut tuntas, (beras impor) legal saja kejahatan kalau sekarang di saat panen, apalagi ilegal,” ungkap dia.

Salamuddin Daeng menegaskan , pemerintah seharusnya dapat fokus untuk membantu petani dengan tidak melakukan impor beras di masa panen. Salamuddin Daeng sekali lagi mengingatkan, impor beras disaat musim panen merupakan kejahatan kepada petani.

“Sementara sekarang harga gabah petani anjlok, jauh dibawah harga gabah tahun lalu. Seharusnya pemerintah membantu petani dengan tidak impor beras dimasa panen,” tandasnya.

Baca Juga

Peran Strategis Alumni Politeknik Kementan dan Mahasiswa MBKM dalam Pertanian Modern

Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras yang tertahan di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. 

Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras  itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

Baca Juga

Kementan Tantang 2.000 Mahasiswa Baru Unissula Menjadi Wirausaha Pertanian

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta