Menlu Indonesia Kecam Standar Ganda Barat terhadap Palestina

DEPOK, iNewsDepok.id - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengecam “standar ganda” Barat terhadap Gaza, dan berjanji untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina, pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Merdeka Bandung, pada Senin (8/1/2024).

Indonesia telah lama menjadi pendukung setia Palestina, dimana masyarakat dan pemerintahnya memandang kenegaraan Palestina sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi mereka sendiri, yang menyerukan penghapusan kolonialisme.

Pemerintah Indonesia secara konsisten mengutuk kekerasan Israel, dan juga menggalang dukungan internasional sejak pemboman Tel Aviv terhadap Gaza meningkat pada awal Oktober.

Kampanye militer Israel yang tiada henti telah menewaskan lebih dari 22.000 warga Palestina dan menghancurkan atau merusak sebagian besar rumah di wilayah yang terkepung.

“Kasus Palestina menunjukkan standar ganda dari sejumlah negara di dunia, khususnya di Global North,” kata Retno dalam keterangan pers tahunannya.

“Negara-negara di kawasan Utara tiba-tiba terdiam ketika mereka menyaksikan pelanggaran kemanusiaan. Kemana ceramah-ceramah yang sering mereka berikan tentang hak asasi manusia? Bukankah Palestina mempunyai hak yang sama dengan kita semua? Mengapa bangsa Palestina seolah-olah berada di bawah kita?” 

Dilansir The News Arab, Indonesia adalah bagian dari komite tingkat menteri yang ditugaskan dalam KTT Arab-Islam yang luar biasa pada bulan November, yang mendorong diakhirinya serangan mematikan Israel di Gaza.

Anggota komite, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, bertemu dengan pejabat yang mewakili masing-masing dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan tekanan pada Barat agar menolak pembenaran Israel atas pemboman mereka di Gaza sebagai bentuk pembelaan diri.

Marsudi mencatat bahwa ia akan mewakili Indonesia di Mahkamah Internasional pada 19 Februari, di mana ia dijadwalkan untuk berbicara pada sidang publik untuk mendesak ICJ memberikan pendapat penasehat yang memperkuat kedudukan hukum Palestina.

Sidang di Den Haag ini merupakan tindak lanjut dari resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2022 yang meminta ICJ memberikan pendapat penasehat mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina.

Intinya PBB tidak bisa melupakan perjuangan bangsa Palestina, tambah Marsudi.

Dia juga menyoroti bagaimana Dewan Keamanan PBB tidak mampu “menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza,” mengacu pada kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata pada bulan lalu setelah diveto oleh AS.

Berbicara dari Gedung Merdeka di Bandung, Jawa Barat, Marsudi menegaskan, venue tersebut merupakan pengingat akan “hutang” Indonesia terhadap Palestina.

Bangunan ini merupakan museum memperingati Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang bertujuan menentang kolonialisme dan akhirnya melahirkan Gerakan Non-Blok. Dari lebih dari dua lusin negara yang berpartisipasi, Palestina adalah satu-satunya negara yang belum memperoleh kemerdekaannya.

“Bangunan ini merupakan pengingat akan hutang yang belum kita bayar, yaitu kemerdekaan Palestina,” ujarnya. “Indonesia akan selalu berjuang untuk Palestina.”

Editor : Mahfud