Pemilu 2024: Panwascam Cilodong Depok Intensif Awasi Kampanye, Temukan Peluang Money Politic

DEPOK, iNewsDepok.id - Dalam rangka meminimalisir pelanggaran kampanye Pemilu 2024, Panwascam Cilodong terus melakukan pengawasan secara intensif. Hingga saat ini, Panwascam Cilodong telah melakukan pengawasan terhadap 134 kegiatan kampanye di 5 kelurahan di Kecamatan Cilodong.

Ketua Panwascam Cilodong, Dedi Muliana, mengatakan bahwa pengawasan tersebut meliputi pemantauan dan pencatatan kegiatan kampanye, sosialisasi pengawasan partisipatif, identifikasi kerawanan, kerja sama dengan stakeholder terkait, serta pendirian posko aduan masyarakat.

Baca Juga

Pilkada Depok: Bertemu Kalangan Gen Z dan Milenial Depok, Imam Budi Hartono Paparkan Creative Hub

"Kami terus melakukan pengawasan secara melekat terhadap tahapan kampanye," kata Dedi, dalan keterangan pers di kantor Panwascam Cilodong, Kelurahan Jatimulya, Selasa (26/12/2023). "Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka pelanggaran yang terjadi, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis."

Dedi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, beberapa pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam masa kampanye antara lain, tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan kampanye, pembagian sembako atau barang-barang lain sebagai bentuk money politic.

"Selain itu, kami juga menemukan potensi pelanggaran berupa bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat BUMN/BUMD, dan TNI/Polri dalam kegiatan kampanye," jelas Dedi.

Baca Juga

Penutupan Jalan di 4 Ruas Sepanjang Grogol-Krukut Depok

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu Cilodong telah melakukan berbagai upaya, antara lain, menerbitkan surat imbauan kepada PPK, peserta pemilu, dan stakeholder terkait, melakukan sosialisasi dan publikasi kerja pengawasan, mendirikan posko aduan masyarakat, dan mengintensifkan pelaksanaan patroli pengawasan kampanye.

Dedi berharap bahwa upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Cilodong dapat membuahkan hasil, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

Peluang Money Politic

Baca Juga

Debat Pilkada Kedua Depok 2024: Imam-Ririn Siapkan Lebih Dari 1000 Beasiswa Untuk Warga Depok

Salah satu pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam masa kampanye adalah money politic. Dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Cilodong, ditemukan potensi pelanggaran berupa pembagian sembako atau barang-barang lain sebagai bentuk money politic.

Pembagian sembako atau barang-barang lain sebagai bentuk money politic dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena merupakan pemberian atau janji pemberian uang atau barang kepada seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi suaranya dalam pemilihan umum.

Pembagian sembako atau barang-barang lain sebagai bentuk money politic dapat merugikan demokrasi karena dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan memunculkan persaingan yang tidak sehat antar peserta pemilu.

Baca Juga

Hindari Jalan Tanah Baru Hingga 25 Desember, Adanya Pemasangan Sheet Pile

Oleh karena itu, Bawaslu Cilodong mengimbau kepada seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran berupa money politic. Bawaslu Cilodong juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya kampanye dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Cilodong.

Editor : M Mahfud