Fraksi PKS DPRD Depok Setujui Raperda Ketenagakerjaan jadi Perda

CILODONG DEPOK, iNewsDepok.id - Fraksi PKS DPRD Kota Depok telah memberikan persetujuan pada rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan menjadi Peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Depok.

"Kami Fraksi PKS menyetujui enam raperda. Salah satunya raperda tentang Ketenagakerjaan," kata Ketua Fraksi PKS Hafid Nasir, di Depok, Sabtu, 4 November 2023. 

Baca Juga

DPRD Gelar Rapat Paripurna Raperda RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

Hafid Nasir menjelaskan bahwa Raperda tentang Ketenagakerjaan adalah sebuah inisiatif dari alat kelengkapan dewan yang perlu didiskusikan dan diteruskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Depok. 

Ini dikarenakan tenaga kerja merupakan manusia yang harus dikembangkan secara menyeluruh dalam berbagai dimensi.

"Jadi bukan sekedar dipandang sebagai komoditas ekonomi atau sekedar faktor produksi. Hal itu sering diungkapkan oleh Bapak Anies Rasyid Baswedan bakal calon presiden dalam berbagai kesempatan," tutur Hafid Nasir. 

Baca Juga

Raih 9.949 Suara dalam Perhitungan Tingkat Kecamatan, Mpok Hj Nuryuliani Melenggang ke Parlemen GDC

Fraksi PKS juga menilai bahwa keseimbangan dalam hubungan industrial tidak hanya berdasarkan sejauh mana pemilik modal memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan yang esensial bagi para pekerja.

Menurut Hafid Nasir, Raperda Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan keterampilan tenaga kerja, menetapkan standar upah yang wajar, memberikan perlindungan kepada pekerja, serta memberikan jaminan kesehatan dan hari tua bagi pekerja. 

"Saya berharap perusahaan yang menciptakan lapangan kerja dan memperhatikan kesejahteraan pekerja akan mendapatkan insentif fiskal dan pengakuan dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi," pungkasnya.

Baca Juga

Hamzah Coblos di TPS 46 Cimpaeun, Targetkan Raih 14.000 Suara

Berikut 6 Raperda usulan Alat Kelengkapan DPRD Depok: 

1. Raperda tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
3. Raperda tentang Ketenagakerjaan
4. Raperda tentang Pendidikan Kepramukaan
5. Raperda tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga
6. Raperda tentang Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewargaan
 

Editor : M. Syaiful Amri