Pemilu Diminta Bebas Intervensi Untuk Kemajuan UMKM

JAKARTA,iNews.id- Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho meminta agar pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 bisa berlangsung adil, transparan, akuntable dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi. Karena hal itu sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia serta menopang kebangkitan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM.

“Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional kedepan harus punya keberpihakan kepada sector UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah  mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung,” katanya, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga

PT Mitratani Dua Tujuh Berkolaborasi dengan UD WND untuk Mendorong UMKM di Kabupaten Jember

Ditegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berperan penting dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional,” ujarnya.

Dikatakan, pemilu merupakan momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.

Baca Juga

Komitmen Bantu UMKM Naik Level, OCBC Buka Ruang Kreasi untuk Fasilitas Kreativitas Marketing Digital

“Bagi kami pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM,” ungkapnya.

Calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.

“Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau,” tukasnya.

Baca Juga

Pada 2023 Sekitar 1.157 UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Jakarta Ikuti Pelatihan dan Sosialisasi

Ditegaskan, UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sektor ini memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal,” katanya.

UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. UMKM juga mendukung kemandirian ekonomi. Dengan memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Baca Juga

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kunjungi SHW Center Bahas Kemajuan UMKM

“Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar,” tutupnya.

Editor : Rinna Ratna Purnama