Ketua DPD RI Dorong UMKM dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang

Ketua DPD RI juga menerangkan bahwa kombinasi dari permintaan global yang mulai meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta kondisi geopolitik global, mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang impresif. 

Dijelaskannya, dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian, setiap negara perlu melakukan kolaborasi dengan negara lainnya, karena suatu negara tidak mungkin dapat berdiri hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. 

Baca Juga

Indonesia dan Cina Gelar Ajang Terbesar dan Bergengsi, Asia Fashion Show 2024

"Oleh karena itu, maka kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jepang adalah negara maju, sehingga  Indonesia terdorong untuk melakukan berbagai kerja sama dengannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri," kata LaNyalla. 

Menurut LaNyalla, kesepakatan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang adalah kerja sama di bidang ekonomi yang dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement  (IJEPA) yang disepakati pada 20 Agustus 2007. 

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pada tanggal 20 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hiroshima, di mana Presiden menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kerja sama IJEPA yang diharapkan dapat dimulai pada bulan September 2023.

Baca Juga

Transaksi Aman, GoPay Merchant Bantu UMKM Raup Cuan Lebih Cepat

"Termasuk di dalamnya penghapusan tarif produk tuna kaleng, peningkatan capacity building dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia, terutama di bidang pariwisata. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keleluasaan dan fleksibilitas perluasan akses buah tropis Indonesia seperti mangga dan apel," ujar LaNyalla dalam pidatonya.

Terkait investasi, LaNyalla melanjutkan, Presiden juga mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden juga telah mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, LaNyalla menyebut bahwa ia menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR. Dan terkait transisi energi, menurut LaNyalla Presiden mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia dan Pertamina dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission. 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam lawatannya ke Jepang di akhir tahun 2022, Wapres KH Maruf Amin telah pula menyampaikan harapannya terkait realisasi perluasan investasi senilai USD5,2 miliar serta tindak lanjut proyek strategis pariwisata kedua negara, kerjasama keuangan syariah, dan pengembangan industri halal. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD  Mahyudin dan Sultan B Najamudin serta 16 Senator DPD RI, yaitu Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, Eva Susanti, Bustami Zainudin, Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil,  Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta dan Filep Wamafma.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta