JAKARTA, iNewsDepok.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali melakukan revisi kebijakannya terkait izin impor beras yang diberikan pada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Semula BUMN merencanakan akan melakukan impor beras premium hingga Februari 2023, namun kebijakan tersebut kembali diubah, sehingga aktivitas impor beras maksimal hanya diperbolehkan hingga akhir Januari 2023 saja.
"Karena Februari (2023) kita sudah masuk musim panen, sehingga kita harus ambil pasokan beras dari pasar, tidak boleh lagi impor. Saya hanya kasih izin (impor) sampai Januari. Akhir Januari sudah harus stop," ujar Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Cilegon, Banten, Minggu (15/1/2023).
Diketahui, Bulog telah memberikan izin untuk dapat mengimpor 500.000 ton beras premium guna mengisi cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan stok cadangan yang tercukupi, maka diharapkan dapat menjaga harga beras nasional tetap stabil.
Mulanya, skema impor disepakati dalam dua tahap, yaitu 200.000 ton akan didatangkan pada Desember 2022 dan 300.000 ton sisanya bakal diimpor secara bertahap pada Januari-Februari 2023.
Namun faktanya, impor beras tahap pertama sejauh ini baru terealisasi sekitar 120.000 ton. Lambannya kinerja impor disebut lantaran terkendala faktor cuaca, dan ketersediaan pasokan di negara asal pada akhir tahun.
"Jadi perkiraan Saya (impor 500.000 ton) tidak akan terealisasi sepenuhnya. Ya, salah (Bulog) sendiri (tidak mampu merealisasikan impor). Yang jelas Februari kita beli dari petani dalam negeri. Tidak boleh impor lagi," ucap Zulkifli.
Karena akan segera memasuki musim panen, Zulkifli pun optimistis kebutuhan beras dalam negeri dapat sepenuhnya diisi dari pasokan dalam negeri. Karena itu, pasokan beras impor diyakini Zulkifli tidak lagi dibutuhkan.
"Kita beli yang banyak dari petani, setelah itu kita operasi pasar untuk pastikan harga tetap stabil dan aman," tegas Zulkifli.
Editor : M Mahfud