7. Tata Kelola Aset Profesional: Mengatur tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset sitaan maupun rampasan secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan Independen: Memastikan adanya mekanisme pengawasan ketat oleh badan independen terhadap seluruh proses perampasan hingga pengelolaan aset.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Memasang pagar pengaman hukum agar instrumen perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
10. Digitalisasi dan Transparansi: Mewajibkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dalam tata kelola aset demi menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.
Dengan disahkannya beleid ini, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen hukum yang jauh lebih tajam untuk memiskinkan para pelaku kejahatan kerah putih sekaligus memulihkan kerugian korban kejahatan finansial secara cepat dan terukur.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
