Akhirnya DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Penting

Mada Mahfud
Sah jadi Undang-Undang, ini 10 poin penting aturan perampasan aset yang diketok DPR RI. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews Depok.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, dengan memuat sedikitnya 10 substansi penting yang menjadi landasan baru pemberantasan kejahatan ekonomi di Tanah Air.

Pengesahan regulasi yang telah dinanti publik selama bertahun-tahun ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Forum tertinggi parlemen tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelum ketok palu pengesahan dilakukan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan laporan hasil pembahasan tingkat pertama di hadapan peserta rapat.

Usai mendengarkan paparan laporan Panja, Puan Maharani langsung meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir di ruang sidang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serempak.

“Alhamdulillah,” ucap Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya regulasi tersebut menjadi undang-undang.

Kehadiran UU Perampasan Aset membawa terobosan fundamental. 

Selama ini, negara kerap kesulitan memulihkan kerugian keuangan negara maupun kerugian korban kejahatan apabila pelaku melarikan diri (buron), meninggal dunia, atau sakit permanen.

Berdasarkan laporan Panja DPR RI, terdapat 10 pokok substansi utama yang diatur dalam UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yakni:

1. Asas dan Prinsip Hukum: Penegasan judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Perluasan Ruang Lingkup Kejahatan: Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dirampas, tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan juga tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti kasus investasi bodong, perdagangan ilegal, hingga saham bodong.

3. Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hukum Acara Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Mengatur pembagian kewenangan yang tegas mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga eksekusi putusan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga: Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian terbalik dan kesempatan membela diri yang proporsional di pengadilan.

6. Pemulihan Hak Korban: Menjamin optimalisasi pengembalian aset secara langsung kepada para korban tindak pidana (restitusi) serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Tata Kelola Aset Profesional: Mengatur tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset sitaan maupun rampasan secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan Independen: Memastikan adanya mekanisme pengawasan ketat oleh badan independen terhadap seluruh proses perampasan hingga pengelolaan aset.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Memasang pagar pengaman hukum agar instrumen perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

10. Digitalisasi dan Transparansi: Mewajibkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dalam tata kelola aset demi menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.

Dengan disahkannya beleid ini, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen hukum yang jauh lebih tajam untuk memiskinkan para pelaku kejahatan kerah putih sekaligus memulihkan kerugian korban kejahatan finansial secara cepat dan terukur.

Editor : M Mahfud

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network