“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Dampak skandal ini tak hanya menyasar Kepala Negara. Operasi infiltrasi komunikasi ilegal tersebut juga disinyalir menyusup ke ruang privat para elite partai politik, aktivis sipil, hingga insan media.
Editor : M Mahfud
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
