"Jadi untuk kegawatdaruratan, penyakit-penyakit katastrofi yang sifatnya darurat, mengancam nyawa, apabila ke rumah sakit, ke IGD, atau cuci darah, itu bisa untuk dilakukan pembiayaan dengan skema Bansos (bantuan sosial)," timpalnya lagi.
"Jadi jelas ya, mereka semua yang dinonaktifkan itu, kalau memang mereka merasa miskin, atau memang sudah bisa dilakukan pembaharuan oleh Faskel, itu nantinya akan otomatis tanggal 1 bulan depannya akan aktif," imbuh Devi.
Namun bila hasil pembaharuan DTSEN yang dirilis oleh Kementerian Sosial menyatakan kembali lagi nonaktif, itu artinya pasien tersebut memang tidak kategori miskin.
"Jadi memang untuk yang kategori di atas desil 5-10, itu memang diharapkan masyarakat untuk melakukan skema mandiri," beber Devi.
"Karena memang semenjak adanya skema UHC (Universal Health Coverage) non cut off, itu masyarakat yang berbayar mandiri cenderung untuk melakukan tunggakan. Karena kalau menunda mereka akan bisa beralih ke segmen UHC, dan itu langsung aktif," katanya.
"Sementara kalau mereka aktif membayar sendiri, melakukan aktifasi mandiri, langsung itu aktifnya 14 hari. Jadi mereka rata-rata memilih tidak membayar, ikut program UHC, langsung aktif."
Setelah dievaluasi, masih kata Devi, jumlah peserta BPJS Kesehatan mandiri otomatis meningkat.
Mereka yang merasa mampu, dalam hal ini bisa bayar mandiri, layanan tersebut bisa aktif secara lansung.
"Itulah yang diberikan oleh BPJS Kota Depok, sebagai keunggulan atau keuntungan bagi yang mau beralih ke segmen mandiri, di mana orang yang mampu diharapkan ikut menjadi peserta mandiri ketika BPJS nya yang sekarang itu dinonaktifkan."
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
