Negara berkembang akan kesulitan mengekspor produknya, kehilangan daya saing, dan akhirnya dipaksa menanggung biaya transisi energi sendirian, sementara negara maju tetap nyaman dalam posisi dominan.
Realitas ini diperparah oleh fakta bahwa krisis iklim sendiri dipicu oleh sejarah panjang industrialisasi Barat. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Prancis telah menghasilkan emisi besar sejak abad ke-18. Mereka kini menyuruh negara-negara Global South untuk berhemat karbon, sementara jejak historis mereka sendiri masih meninggalkan luka ekologis.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Sebagai salah satu pengekspor utama batu bara, nikel, kelapa sawit, dan produk pertanian lainnya, Indonesia tentu akan terdampak langsung oleh CBAM dan kebijakan Green Deal lainnya.
Ekspor ke Eropa bisa terhambat jika tidak memenuhi standar emisi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan pendapatan negara, memukul industri dalam negeri, dan memperburuk kesenjangan sosial terutama di daerah yang bergantung pada sektor-sektor tersebut.
Kita juga menghadapi dilema besar: antara memenuhi tuntutan global untuk lebih hijau, atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan cara lama. Transisi energi memang penting, tapi tidak bisa instan. Infrastruktur, teknologi, dan SDM kita belum sepenuhnya siap.
Kalau kita dipaksa terburu-buru oleh tekanan eksternal, hasilnya justru bisa merusak perekonomian nasional dan memperparah ketimpangan domestik.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
