DEPOK, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki beberapa program yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sebagai wujud Pemkot Depok concern terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Depok Usman Haliyana mengungkapkan pihaknya terus mendukung perkembangan UMKM, seperti pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan, hingga memberikan akses promosi permodalan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak.
BACA JUGA:
IKM Kerajinan Kota Depok Ikut dalam Pameran Inacraft 2022
"Lalu, kami juga terus memberikan dukungan bidang teknologi agar dapat terus ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi pada bidang media pemasaran online," kata Usman, setelah pelantikan pengurus Asosiasi UMKM Kota Depok di Aula Buperta Cibubur, Rabu (23/03/22).
Usman mengungkapkan Pemkot Depok juga menggulirkan program 5000 wirausaha baru dan 1000 perempuan pengusaha. Program ini merupakan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
"Tentunya hal ini diperlukan pendampingan dari Dinas UMKM dan Asosiasi UMKM Kota Depok," Katanya.
BACA JUGA:
Laba Bersih PT Tirta Asasta Sebelum Pajak Rp10,88 Miliar
Usman berharap dengan segala program yang telah diberikan oleh Pemkot Depok dapat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya, serta mempercepat pemulihan pasca COVID-19 yang diderita.
"Selamat bekerja kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah dan segala beban dapat dijalankan dengan baik," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pengurus Asosiasi UMKM Kota Depok periode 2022-2025 resmi dilantik, yang diketuai oleh Rudi Murodi. Rudi Murodi menggantikan Indra Rusliawan yang menjabat pada periode sebelumnya.
Dalam masa jabatan tiga tahun, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan seperti melakukan pendataan dan validasi bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Depok.
Selanjutnya, memastikan ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sehingga bisa diketahui kebutuhan bahan baku bagi pelaku UMKM setiap minggunya.
Lalu, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti dunia perbankan untuk permodalan, serta kepolisian dan kejaksaan sebagai penengah jika ada pelaku UMKM yang bermasalah dengan hukum.
Editor : Kartika Indah Kusumawardhani
Artikel Terkait
