DEPOK, iNews Depok. id - Komisi B DPRD Kota Depok memiliki peran strategis dalam mengawasi serta merumuskan kebijakan di sektor ekonomi daerah. Untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada masyarakat, Komisi B terus melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi warga.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Hal itu disampaikannya dalam acara sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi B DPRD Depok di Cimpaeun, Tapos, Minggu (2/3/2025).
“Kami bertanggung jawab memastikan kebijakan ekonomi daerah berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Hamzah.
Salah satu fokus utama Komisi B adalah pengawasan terhadap sektor perdagangan dan industri di Kota Depok. Hamzah menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak dirugikan dalam persaingan ekonomi.
“Kami ingin memastikan UMKM mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun kemudahan regulasi,” katanya.
Selain itu, Komisi B juga berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan. Hamzah menilai intervensi pemerintah diperlukan agar petani dan peternak lokal dapat berkembang dan meningkatkan produksi.
“Kami terus mendorong program yang memperkuat sektor pertanian dan peternakan, termasuk subsidi dan pelatihan bagi para pelaku usaha,” tambahnya.
Di bidang keuangan daerah, perpajakan, dan retribusi, Komisi B juga bertugas mengawasi penggunaan anggaran serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Hamzah menegaskan, kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kepentingan warga.
“Kami ingin pendapatan daerah meningkat, tapi tetap berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Komisi B juga memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan dan optimal demi kesejahteraan warga. Hamzah mengingatkan agar tidak ada aset pemerintah yang terbengkalai atau disalahgunakan.
“Jangan sampai ada aset daerah yang dikelola tidak transparan. Semuanya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Di sektor penanaman modal dan dunia usaha, Hamzah menyebut regulasi yang jelas dan transparan menjadi kunci utama dalam menarik investor ke Kota Depok. Namun, investasi yang masuk harus membawa manfaat nyata bagi warga.
“Investasi itu penting, tapi kami pastikan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat Depok,” ujarnya.
Sementara itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian Komisi B. Hamzah menilai, potensi wisata Depok masih bisa dikembangkan lebih jauh untuk meningkatkan PAD.
“Depok punya potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan yang bisa dikembangkan. Kami mendorong agar ada pengelolaan yang lebih baik,” jelasnya.
Ke depan, Hamzah memastikan Komisi B akan semakin memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada warga Depok.
“Kami akan terus turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memastikan kebijakan yang kami buat benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
