“Masalahnya, pemberian kuasa kepada SKK Migas sangat rawan disalahgunakan, baik oleh oknum KKKS atau SKK Migas. Karena di situ yang ditugaskan pemerintah membina, mengawasi, dan mengendalikan KKKS itu adalah SKK Migas, bukan Dirjen Migas,” tuturnya.
Sementara, lanjut Yusri, Direktorat Jenderal Migas adalah penyusun kebijakan dari aspek industri Migas, mulai dari pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, hingga lingkungan. Selain itu, Dirjen Migas bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur tertentu serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Selain SKK Migas, tim penyidik Kejagung seharusnya menggeledah KKKS dan Pertamina. Sebab, penjelasan Kapuspen Kejagung Harli Siregar, penggeledahan Ditjen Migas terkait impor dan ekspor minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang berasal dari produksi KKKS. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman penyidik Kejagung menyangkut tupoksi Ditjen Migas,” urai Yusri.
Namun, kata Yusri, jika menurut Harli Siregar terkait impor, maka untuk impor BBM dan minyak mentah, yang harus digeledah adalah Subholding PT Pertamina Patra Niaga dan Subholding PT Kilang Pertamina Internasional beserta vendor-vendor pemasoknya.
“Sementara untuk pejabat Ditjen Migas bisa diundang klarifikasi resmi oleh Penyidik dengan menyertai dokumen-dokumen terkait,” kata Yusri.
Sehingga, kata Yusri, wajar jika publik curiga, apakah pengeledahan itu bagian dari skenario untuk menyingkirkan Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas sesuai order mafia migas.
“Setahu saya, Pak Muchtasyar sosok yang bersih dan tegas. Dia juga patuh aturan," beber Yusri.
Sejak awal, masih kata Yusri, banyak kalangan yang meragukan komitmen dan integritas Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.
Pada 21 Agustus 2024 lalu, CERI telah merilis bahwa analisis CERI tentang potensi makin amburadul-nya penataan energi dan sumber daya alam di bawah kendali Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dibenarkan oleh sejumlah kalangan.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
