JAKARTA, iNews Depok.id - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menjual langsung LPG 3 kg di agen ternyata menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebagian besar masyarakat menolak, namun pastinya mereka berharap ketersediaan gas melon tetap ada.
Politikus Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna menjelaskan bahwa pihaknya sangat memahami kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut. Selain untuk menekan kebocoran akibat permainan mafia, juga untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.
"Permasalahan utama adalah adanya mafia subsidi yang memanfaatkan sistem subsidi elpiji gas melon untuk kepentingan pribadi," kata Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Henry Indraguna, Kamis (13/2/2025).
Dalam hal ini, Henry menawarkan solusi langkah pemberantasan mafia subsidi. Pertama, perlunya reformasi kebijakan subsidi LPG dengan mengubah sistem subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada target penerima yang berhak.
"Ini dapat membantu mengurangi inclusion error dan arbitrase yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG saat ini," jelasnya.
Kedua, penajaman target sasaran. Tentu langkah ini sudah dilakukan, namun harus terus diperbarui dengan mengumpulkan data yang valid dan akurat tentang kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Henry menambahkan, pembaruan data ini harus dilakukan berkala.
"Berikutnya, perlu dijajaki dan dicoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor distribusi LPG 3 kg ini secara real time," terangnya.
Sejak era Presiden Joko Widodo, subsidi bahan bakar berupa LPG ini memang disikapi sebagai bentuk bantuan sosial. Ini berbeda dengan era sebelumnya yang menempatkan subsidi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat sejahtera.
"Zaman Pak Harto yang diisi teknokrat-teknokrat Golkar, lanjut ke Pak Habibie, Gus Dur, juga ibu Mega menempatkan subsidi bahan bakar, saat itu minyak tanah dan premium sebagai investasi, bukan bantuan sosial," urainya.
Selama ini alur pembayaran subsidi gas LPG 3 kg diterima langsung kepada yang mendistribusikan. Dengan mengubah pola subsidi, dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Hal itu akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.
"Saya mendapat data bahwa ada agen atau distributor yang nakal. Mereka memang mengajukan pembayaran ke Kemenkeu berdasarkan data yang valid. Namun ketika pengemasan, ternyata yang isi 3 kg dikurangi untuk kemudian diisikan ke tabung besar yang non-subsidi. Nah, dengan subsidi langsung ke masyarakat, nanti hanya akan ada satu harga saja karena masyarakat sudah menerima subsidi secara langsung sehingga tidak keberatan," papar Henry.
Henry menambahkan bahwa kebijakan membatasi ruang gerak mafia itu memang harus dilakukan. Pada saatnya para mafia itu tak lagi punya ruang.
"Jadi intinya bukan pada teknis pembelian di warung atau agen atau pangkalan. Tapi secara substansi adalah memotong jalur yang sudah dibuat oleh mafia," pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
