"Alih fungsi lahan pertanian yang produktif, terutama di Pulau Jawa sebagai lumbung pangan utama, akan membawa dampak serius pada pasokan pangan nasional. Kebijakan ini juga dapat memperburuk kondisi petani gurem yang selama ini sudah rentan secara ekonomi,” ungkap Daniel.
Daniel pun memastikan DPR berkomitmen akan terus mengawal kebijakan tersebut demi memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional tetap menjadi prioritas utama.
“Bayangkan berapa banyak lahan pertanian yang akan hilang untuk membangun tiga juta rumah. Ini kan tidak sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang mengejar Indonesia bisa swasembada pangan,” sebutnya.
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia juga meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.
Daniel menyebut seharusnya Pemerintah justru memperluas lahan pertanian sehingga petani-petani kecil bisa semakin berkembang, bukan malah justru mempersempit peluang pertanian dengan pengalihan lahan. Pengalihan lahan disebut membuka peluang berkurangnya pertanian Indonesia.
“Di saat regenerasi petani sulit, kebijakan pengalihan lahan akan membuat pertanian di Indonesia makin terkikis. Padahal katanya Indonesia negara agraria,” tukas Daniel.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan itu mengingatkan sektor pertanian Indonesia akan semakin tergerus bila Pemerintah tidak berpihak pada petani. Menurut Daniel, Pemerintah harus mempertimbangkan rencana pengalihan lahan sawah untuk dijadikan rumah ini.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
