Mantan Menko PMK ini pun menyoroti hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto. Puan menilai, Kementerian HAM menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakkan HAM di Indonesia.
“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.
Puan menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat. Terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak tertinggal.
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut kelompok termarjinalkan sering kali terpinggirkan dari kebijakan publik padahal pemenuhan HAM seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat.
“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” kata Puan.
Editor : Mahfud
Artikel Terkait
