JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar segera mengumumkan nama 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Ia mendesak hal itu agar tidak timbul saling curiga dan juga tidak merusak nama baik pesantren.
"Sebaiknya segera umumkan saja pesantren yang dituduh terafiliasi jaringan terorisme. sehingga tak meresahkan masyarakat. Jangan membuat saling curiga dan merusak nama baik pesantren," kata Fadli melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (1/2/2022).
Sebelumnya, Ketua Umum DMI (Dewan Masjid Indonesia) Jusuf Kalla telah meminta BNPT agartidak menyamaratakan anggapan bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Mantan Wapres itu bahkan meminta BNPT segera mengambil tindakan apabila menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.
"Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya," kata dia usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (31/1/2022).
Terhadap ratusan pondok pesantren yang diduga terpapar paham radikal dan terorisme, pria yang akrab disapa JK itu meminta BNPT memanggil satu per satu pengurusnya untuk dilakukan investigasi. Apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren tersebut, JK mengimbau BNPT membuka data itu.
"Ya perlu (dibuka). Kalau memang ada bukti itu, tapi harus yakin dan ada buktinya," tegas dia.
Sebelumnya, pada 25 Januari 2022 lalu, ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan kalau ada 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Namun, pada Minggu (30/1/2022), Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya mengatakan, data tersebut merupakan bentuk peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan.
"Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-framing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif," katanya.
MenurutAhmad, data BNPT yang diungkap Boy Rafli Amar dalam RDP DPR juga bukan merupakan generalisasi BNPT terhadap semua pondok pesantren.
"Sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah-olah menggeneralisasi dan memberikan stigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia; apalagi menuduh data tersebut sebagai bagian dari bentuk Islamofobia," katanya.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
