Reformasi Birokrasi Tematik mengambil empat tema yang perlu menjadi prioritas seluruh instansi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi dengan fokus penanganan stunting, serta prioritas Presiden yang berisi penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Empat tema tersebut akan menjadi fokus bersama seluruh instansi dan memicu kolaborasi yang lebih intensif sehingga kinerja dapat meningkat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Demi percepatan Reformasi Birokrasi ini, pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Komitmen Dukungan Teknis Penyediaan Data dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak oleh 17 instasi dan lembaga. Instasi dan lembaga tersebut diwakili oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; Kepala Ombudsman Republik Indonesia; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I KASN; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan; Sekretaris Kementerian PANRB; dan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara.
Selain itu, turut memandatangani pula, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP; Deputi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik; Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM; Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
