Menurut Prof. Ari, perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 menjadi sangat relevan karena merefleksikan enam tema program prioritas pemerintah dan sejalan dengan perkembangan ilmu bahwa kemakmuran suatu negara, pertumbuhan ekonomi, tidak hanya ditentukan oleh faktor kapital dan human capital, tetapi juga oleh reformasi governance.
“Road Map Reformasi Birokrasi adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara. Semoga ini dapat mendorong peningkatan kualitas kelembagaan Indonesia serta peningkatan kerja menuju birokrasi kelas dunia sehingga berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia,” ujar Prof Ari.
Sementara itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., menyebutkan bahwa sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, Reformasi Birokrasi ini harus berdampak.
Presiden mendorong agar lembaga tidak lagi sibuk di hulu, tetapi harus mengampanyekan dampaknya.
“Ketika kita ingin memperoleh dampak, Kementerian PANRB harus membuat kebijakan baru agar tools yang dipakai juga mendorong birokrasi berdampak. Kita juga tidak boleh berada dalam tumpukan-tumpukan kertas. Harus ada aturan yang mengubah regulasi yang selama ini berupa laporan dan angka-angka menjadi dampak nyata. Selain itu, birokrasijuga harus lincah dan cepat. Kita harus instrospeksi ke dalam, apa yang membuat ini ribet,” ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar.
Untuk mempercepat Refomasi Birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi menjadi dua, yaitu Refomasi Birokrasi General yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yakni masalah internal birokrasi pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas Presiden.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
