JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) meraih penghargaan terbaik ke-2 JDIHN Award dari Kemenkumham RI. Penghargaan untuk kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
Pemberian penghargaan berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Sebagai acara penting, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly langsung memberikan penghargaan pada para pemenang.
Dari BNPT, penghargaan diterima Sekretaris Utama BNPT RI, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP.
Penghargaan JDIHN award diberikan oleh Kemenkumham RI melalui Badan Pengelola Hukum Nasional (BPHN) kepada anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIHN.
Menteri Yasonna dalam sambutannya mengungkapkan pengelolaan JDIHN merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Pengelolaan JDHIN secara detail menjadi bukti keseriusan bergulirnya program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia.
"Anggota JDIHN melalui para pengelola JDIHN masing-masing saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini," kata Yasonna.
Sekretaris Utama BNPT RI menyampaikan dengan diterimanya penghargaan JDIHN menandakan BNPT RI telah memiliki kemampuan yang baik dalam berkoordinasi dengan setiap kementerian/Lembaga pusat maupun daerah. Hal tersebut sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dalam rangka menuju Satu Data Hukum Indonesia.
"Semoga tahun selanjutnya kita bisa pertahankan dan semakin baik lagi untuk menuju satu dokumen data Indonesia," ujar Dedi Sambowo.
Jenderal Bintang Dua TNI AD ini, berharap kedepan pengelola JDIHN BNPT RI akan semakin baik dengan terus meningkatkan pengelolaan jaringan informasi hukum yang terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT RI, Bangbang Surono,Ak.,M.M berharap agar pengelola JDIH dapat terus bekerja keras dan mengembangkan pengelolaan jaringan hukum guna melayani masyarakat.
"Pengelolaan JDIH harus terus dikembangkan agar BNPT memiliki kehandalan dalam penyajian informasi hukum, kita memiliki profesionalisme, dedikasi untuk terus memajukannya," katanya.
Karorenhukmas juga menekankan jika capaian ini harus terus dipertahankan apalagi selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan JDIH BNPT RI selalu mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham RI.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
