Vitrianda Hilba Siregar 
Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan pihak yang terbukti menghalangi penegakan hukum, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Terkait sanksi hukum, FKPPAI berharap pihak-pihak yang terbukti terlibat mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal dengan tingkat kesalahan serta akibat perbuatannya. Alam mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, pengaruh politik, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
"Kalau terbukti melakukan tindak pidana, hukum harus ditegakkan secara tegas. Jangan ada perlindungan karena jabatan atau kekuasaan. Kami berharap pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, yang juga sangat penting adalah mengungkap dalang dan seluruh rangkaian peristiwanya agar persoalan ini tidak berhenti pada satu atau dua orang saja," katanya.
Alam menyebut keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pribadi seorang pemimpin, melainkan bagian dari sistem keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
"Oleh karena itu, dugaan pelanggaran yang menyasar kepala negara harus ditangani secara serius, terukur, dan berdasarkan hukum", katanya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang belum terverifikasi, tetapi juga tidak boleh kehilangan daya kritis dalam mengawal proses penegakan hukum. Menurutnya, stabilitas nasional dan keterbukaan terhadap pengawasan publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar
