MUI Tetapkan Fatwa Vape Haram, Prof Asrorun Niam Sebut untuk Melindungi Masyarakat

Secara lengkap, diktum fatwanya adalah sebagai berikut:

FATWA MUI 

Nomor: 131 Tahun 2026

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL)/VAPE

KETENTUAN HUKUM

1. Menggunakan rokok elektrik(REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan

konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

1. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

2. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram.

Rekomendasi:

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok eletrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Editor: Mahfud