Koar-Koar SMP Negeri di Depok Kurang tapi Anggaran Bangun Sekolah Tak Terserap

DEPOK, iNews Depok.id - Jumlah SMP Negeri di Depok masih kurang banyak terlihat dari 22 ribu siswa SD tak terserap melalui SPMB 2025. Di sisi lain upaya membangun gedung SMP Negeri jalan di tempat meski anggaran sudah tersedia.

Persoalan tersebut diungkapkan anggota Komisi C DPRD Depok, H Bambang Sutopo, pagi ini, Kamis (26/6/2025). 

Baca Juga

Heboh SPMB Depok Bikin Wawalkot Chandra Tersenyum Geli: Bukan Jual Beli Kursi tapi Penipuan

"Dalam setiap rupiah APBD, tersimpan harapan masyarakat atas layanan yang lebih cepat, fasilitas yang lebih layak, dan pendidikan yang lebih merata," kata H Bambang Sutopo yang tenar dengan sebutan HBS. 

HBS mengungkapkan Komisi C DPRD Depok telah melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 yang telah berjalan dan usulan perubahan anggaran. 

Rapat evaluasi sudah dilakukan dengan Disrumkim, Disdik dan BKD Kota Depok pada Senin 23 Juni 2025.

Baca Juga

Ngeri! Ada Pihak Sengaja Coreng SPMB di Kota Depok, PKB Sebut Bisa Dipidana

"Komisi C DPRD Depok terus mendorong untuk dibangunnya SMP Negeri yang telah direncanakan di tahun anggaran 2025," kata HBS. 

"Anggaran sudah berjalan satu semester tapi penyerapan anggaran masih belum sesuai target," sembur HBS. 

HBS mengungkapkan adanya laporan dari Disdik Kota Depok untuk pembangunan beberapa SMP Negeri baru masih terkendala masalah pembebesan lahan. 

Baca Juga

Awasi SPMB Depok 2025, Aditya Wiradiputra : Masih Ada Celah Besar Manipulasi

"Di Tapos dan Sukmajaya dilaporkan dinas terkait adanya penolakan dari warga setempat. Tentu ini harus segera dicarikan solusi dan segera diselesaikan," tegas HBS. 

HBS menambahkan situasi pendidikan di Kota Depok perlu diselesaikan secara cepat. Ia mengutip data Disdik Kota Depok, terdapat 22 ribu siswa SD yang tertampung SMP Negeri. 

"Sekolah SMP Negeri hanya mampu menampung sekitar 11 ribu siswa. Sedangkan lulusan SD Negeri di Kota Depok sekitar 33 ribu siswa, artinya ada sekitar 22 ribu siswa yang tak tertampung," beber HBS. 

Baca Juga

22 Ribu Anak Depok Tak Tertampung SMP Negeri, Ini Solusi dari Fraksi PKB

HBS menandaskan setiap anak berhak mengenyam pendidikan berkualitas tanpa harus berjalan jauh atau berpindah-pindah. 

"Pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan. Inilah tanggung jawab moral dan politik kami sebagai pelayan publik," pungkas HBS. 

Editor : M Mahfud