Terkendala Anggaran, Musda KNPI Depok Terancam Molor

DEPOK, iNews Depok. id - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok terancam molor akibat kendala anggaran. Ketua DPD KNPI Kota Depok, Army Mulyanto, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian terkait pendanaan untuk menggelar Musda.
Army menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) KNPI Jawa Barat, masa kepemimpinannya seharusnya berakhir pada Januari 2025. Namun, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KNPI Jawa Barat di Cibinong pada Desember 2024, disepakati bahwa masa kepemimpinan dapat diselaraskan dengan waktu pelantikan.
“SK saya memang diterbitkan Januari 2022, tapi baru dilantik pada Desember 2022. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” ujar Army, Sabtu (15/3/2025).
Meski tahapan Musda telah disusun, termasuk Musyawarah Kecamatan (Muscam) di 11 kecamatan, hingga kini pelaksanaannya masih tertunda. Sesuai surat dari DPD KNPI Depok, Muscam seharusnya digelar paling lambat Februari lalu. Namun, keterbatasan anggaran membuat tahapan tersebut belum bisa direalisasikan.
“Kami masih mempertimbangkan apakah akan mengambil alih pelaksanaan Muscam di 11 kecamatan. Ini perlu dibahas lebih lanjut di tingkat DPD KNPI Kota Depok,” kata Army.
Selain Muscab, tahapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) juga harus dijalankan sebelum Musda. Namun, semua proses tersebut terganjal karena keterbatasan dana. Sebagai organisasi kepemudaan yang mendapat dukungan dari pemerintah, KNPI Depok berharap ada bantuan dari Pemkot Depok.
“Pemkot Depok sebenarnya responsif, tetapi tetap harus mengikuti aturan. Jika merujuk pada mekanisme anggaran, kemungkinan baru bisa dianggarkan pada perubahan APBD yang diketok Agustus mendatang,” jelasnya.
Di sisi lain, KNPI Jawa Barat menargetkan agar Musda KNPI Depok dapat digelar paling lambat Juni 2025. Namun, Army menyebut pihak provinsi juga memahami kondisi yang terjadi di tingkat kota/kabupaten.
Untuk mencari solusi, DPD KNPI Depok telah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok agar bisa mengupayakan audiensi dengan dinas terkait di tingkat provinsi.
“Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua pihak, termasuk pemangku kepentingan dan pemuda di Kota Depok,” pungkasnya.
Editor : Mahfud