Pilkada Depok 2024, Bawaslu Temukan 73 TPS Rentan Kerawanan

DEPOK, iNews Depok. id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok telah mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan menjelang Pilkada 2024, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Pemetaan yang dilakukan pada 2.763 TPS di 63 kelurahan se-Kota Depok menunjukkan adanya empat indikator utama yang berpotensi menimbulkan kerawanan di TPS. Proses pemetaan ini berlangsung antara 10 hingga 15 November 2024.

Baca Juga

Dapat Restu Prabowo, Supian-Chandra Janji Bawa Depok Lebih Baik

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, mengungkapkan bahwa pemetaan dilakukan dengan menggunakan delapan variabel dan 25 indikator.

“Kami menemukan 722 TPS dengan pemilih disabilitas, 677 TPS dengan pemilih pindahan, dan 121 TPS dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat,” ujar Andriansyah dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Depok, Sabtu (23/11/2024) sore.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan 73 TPS yang berlokasi dekat dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, yang berpotensi memicu ketegangan di kalangan pemilih. Ada pula 32 TPS yang berada di dekat pabrik, 16 TPS yang terletak di wilayah rawan bencana, serta 11 TPS di sekitar lembaga pendidikan.

Meski ada indikator lainnya yang lebih jarang terjadi, Bawaslu tetap mewaspadai kerawanan-kerawanan yang lebih kecil, seperti adanya pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar (DPK), masalah logistik yang tidak tersedia, dan TPS yang sulit dijangkau.

“Meskipun jumlahnya kecil, dampaknya bisa signifikan terhadap kelancaran Pemilu,” ungkap Andriansyah.

Sebagai antisipasi, Bawaslu telah merancang berbagai langkah pencegahan, seperti patroli pengawasan di TPS rawan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Bawaslu juga telah menyiapkan posko pengaduan yang dapat diakses secara offline maupun online untuk mempermudah pelaporan.

Baca Juga

Umat Kristen di Depok Deklarasi Dukung Supian-Chandra, Sepakat Perubahan

Pengawasan terhadap distribusi logistik juga menjadi salah satu fokus utama. Bawaslu memastikan bahwa distribusi logistik Pemilu akan dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal guna menghindari keterlambatan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara. Selain itu, pemantauan terhadap akurasi data pemilih juga akan dilakukan untuk memastikan hak pilih setiap warga negara dapat digunakan dengan optimal.

“Kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan Pemilu berjalan aman dan demokratis,” tegas Andriansyah.

Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi potensi kerawanan, mulai dari gangguan keamanan hingga masalah logistik.

“Instruksi jelas perlu diberikan untuk menghadapi potensi kerawanan,” ungkap Andriansyah.

Terakhir, Bawaslu meminta agar KPU memprioritaskan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan pemungutan suara guna memastikan hak pilih mereka tetap terpenuhi.

Dengan langkah-langkah pencegahan ini, Bawaslu optimis bahwa potensi kerawanan dapat diminimalisir, menciptakan Pilkada yang lebih aman dan lancar di Kota Depok.

Editor : Mahfud