get app
inews
Aa Read Next : Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Ingatkan Kepala Bapanas Baru Harus Sosok Mumpuni

Masyarakat Sipil Serukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Semakin Sempit

Jum'at, 27 September 2024 | 14:48 WIB
header img
Ki-ka: MC, Tunggal Pawestri, Fransisca Fitri, Lusty Ro Manna Malau, dan Usman Hamid. Foto: Novi

Isu-isu tersebut menjadi bahasan ICSF Nasional tahun ini. Selain itu, OMS juga melakukan refleksi atas kontribusi pada pembangunan Indonesia serta berdiskusi mengenai berbagai skenario masa depan menggunakan kerangka dari CIVICUS, sebuah lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan kelompok masyarakat sipil.

Ada empat (4) skenario yang didiskusikan, yaitu status quo, skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario transformasi.

Fransisca Fitri, Direktur YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia) menekankan pentingnya refleksi dan diskusi skenario masa depan untuk mempersiapkan OMS dalam menghadapi kemungkinan situasi yang memengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa.

“Selama ini OMS sudah berupaya untuk bekerja dan berkontribusi menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak kelompok minoritas dan rentan. Melalui diskusi refleksi dan skenario masa depan, kita bisa melihat kembali kontribusi dan keunggulan masing-masing OMS dalam memperkuat demokrasi,” ujar Fransisca.

Fransisca menambahkan, ia juga menyayangkan bagaimana OMS banyak didiskreditkan via media sosial. OMS kerap dituduh berlawanan dengan pemerintah, anti-pembangunan, ataupun antek asing. Padahal, kritik yang disampaikan oleh OMS bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan, Indonesia saat ini mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan (executive aggrandisement) yang berdampak besar pada kebebasan ruang sipil.

“Fenomena ini terjadi melalui penggunaan hukum dan aparatnya sebagai senjata untuk menghadapi kritik. Padahal kritik itu perlu, guna memastikan sistem checks and balances berfungsi baik. Negara harus menjamin aktor masyarakat sipil aktif memberi saran, kritik, dan masukan ke pemerintah dan swasta, sekaligus menawarkan ruang dialog konstruktif dalam memastikan demokrasi membawa manfaat bagi hak asasi, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat,” tutup Usman.

Editor : Mahfud

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut