Kisruh PPDB, Ratusan Warga Depok Akan Demo Tuntut Dibuka Jalur Optimalisasi Sekolah

DEPOK, iNews Depok. id - Ratusan warga Depok yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Pendidikan Kota Depok (AP2KD) berencana menggelar aksi demonstrasi ke Istana Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuka jalur optimalisasi sekolah dan membangun sekolah baru untuk mengatasi kekurangan sekolah di Depok yang berakibat pada banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

Baca Juga

Waspada! Penyebaran Ular Kobra Terjadi Lagi di Depok, Kenali Ciri Sarangnya

Menurut Koordinator AP2KD, Wido Pratikno, Depok mengalami kekurangan sekolah karena padatnya penduduk dan banyaknya permukiman. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat tertampung di sekolah yang ada.

"Depok ini kekurangan sekolah, Depok penduduknya padat, Depok permukiman tempat singgah maka dari itu seharusnya sekolah itu lebih banyak karena sekolahan kurang, karena itu harus dioptimalisasi atau dioptimalkan sekolah yang ada bisa menampung anak-anak warga Kota Depok," jelas Wido, saat ditemui di Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Wido juga menyoroti banyaknya rombongan belajar (rombel) yang ditutup di beberapa sekolah negeri. Hal ini semakin memperparah kekurangan sekolah di Depok.

Baca Juga

Pilkada Depok: Bertemu Kalangan Gen Z dan Milenial Depok, Imam Budi Hartono Paparkan Creative Hub

Aksi demonstrasi AP2KD rencananya akan digelar pada Kamis (18/7/2024) mendatang. Wido memperkirakan akan ada minimal 500 orang yang turun ke jalan.

"Rencana aksinya minggu besok Kamis (18/7), kita akan kerahkan minimal 500 orang," kata Wido.

Wido juga menyinggung tentang anak-anak dari keluarga buruh yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena tidak mampu sekolah swasta yang mahal.

Baca Juga

Penutupan Jalan di 4 Ruas Sepanjang Grogol-Krukut Depok

"Jujur kami belum tahu data yang belum mendapatkan sekolah, tapi contoh kawan kami dari buruh ini ada sekitar 12 orang anaknya belum sekolah. Tapi perkiraan bisa 500-800 orang yang tidak bisa sekolah. Maka dari itu ini tanggungjawab negara, tanggungjawab pemerintah mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota/Bupati yang harus tanggungjawab terhadap pendidikan rakyatnya," tandas Wido.

Wido menegaskan bahwa aksi ini dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia.

"Cita cita kita besar Indonesia Emas 2045 maka dari itu harus disiapkan sumber daya manusia yang baik dan benar. Kalau anak anaknya nggak bisa sekolah yang benar bagaimana bisa mendapat sumber daya manusia yang baik? maka dari itu Indonesia emas jadi omong kosong kalau anak-anak kita nggak bisa sekolah," pungkas Wido.

Baca Juga

Debat Pilkada Kedua Depok 2024: Imam-Ririn Siapkan Lebih Dari 1000 Beasiswa Untuk Warga Depok

Pentingnya Jalur Optimalisasi Sekolah

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekurangan sekolah di Depok. Salah satunya dengan membuka jalur optimalisasi sekolah yang ada, seperti membuka rombel baru dan memanfaatkan ruang kelas yang belum terpakai secara maksimal.

"Jadi, kami momohon agar pemerintah, khususnya Disdik Jabar dapat membuka jalur optimalisasi agar anak-anak yang belum diterima dapat bersekolah di sekolah negeri," pungkas Wido.

Baca Juga

Hindari Jalan Tanah Baru Hingga 25 Desember, Adanya Pemasangan Sheet Pile

Editor : M Mahfud