Pandemic Agreement yang Tidak Adil Dapat Memperburuk Dampak Pandemi di Negara-Negara Berkembang

Jurnal ilmiah terkemuka dunia, The Lancet, menggambarkan usulan ini sebagai “memalukan dan tidak adil.”

“AHF adalah salah satu organisasi pertama yang mempromosikan dan menerbitkan proposal untuk konvensi kesehatan masyarakat global yang baru, namun proposal perjanjian pandemi yang ada saat ini bisa lebih merugikan daripada menguntungkan bila tetap mempertahankan ketidakadilan. Oleh karena itu, kami menganggap instrumen tersebut tidak bermoral, dan kami menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menolak perjanjian ini kecuali ada ketentuan yang mengikat yang ditambahkan untuk menjamin kesetaraan,” kata Presiden AHF, Michael Weinstein.

Indonesia sebagai bagian negara yang berperan aktif dalam menyusun dan menyetujui Pandemic Agreement ini hendaknya bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan mengedepankan kebutuhan masyarakat yang belum usai terdampak pandemi, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya. 

"Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, kami mendorong pemerintah Indonesia untuk bijaksana dan transparan terhadap pengambilan keputusan Pandemic Agreement, berlandaskan pada keadilan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat terdampak pandemi,” cetus Asep Eka Nur Hidayat, Country Program Manager AIDS Healthcare Foundation (AHF) saat konferensi pers pada Senin, 27 Mei 2024 di Jakarta.

Kampanye S.O.S (Save Our Society), lanjut Asep, akan kami gaungkan untuk memastikan keadilan global AHF bagi 46 negara di dunia termasuk Indonesia.

"Kami sebagai salah satu lembaga internasional yang bergerak di bidang AIDS, berada di 7 provinsi, bekerja sama dengan 17 lembaga kesehatan dan 6 LSM, sangat concern terhadap isu-isu kesehatan masyarakat. WHO sedang ada negosiasi kesepakatan pandemi. Kami mendorong pemerintah Indonesia turut aktif dalam negosiasi tersebut," seru Asep.

Aditya Wardhana, Executive Director Indonesia AIDS Coalition (IAC), berada di 34 provinsi dan 141 kabupaten/kota yang menjalankan pencegahan HIV sejak 2011, fokus mendorong adanya keadilan akses produk-produk kesehatan. 

"Dunia tidak siap menghadapi tantangan kesehatan sebesar pandemi. Ada ketakutan berlebihan terhadap pandemi. Tapi ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Adanya perjanjian kerjasama internasional ini sebenarnya untuk keadilan siapa? Negara miskin dan berkembang selalu dapat manfaat terakhir, yang untung negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan private terlebih dahulu," sesal Adit.

"Afrika misalnya, cari vaksin susah. Adil untuk siapa? Kalau untuk masyarakat, ayo dibuka. By the end pandemi, yang harus nanggung terbesar adalah masyarakat. Bagaimana perjanjian pandemi ini bisa berdampak lebih luas, misal untuk anak-anak juga. Perjanjian apa pun yang akan berdampak pada hidup orang banyak, harusnya juga diketahui oleh masyarakat banyak tersebut," tegas Adit.

Agung Prakoso dari Indonesia for Global Justice (IGJ) juga menyesalkan ketidakadilan dimana negara-negara besar seperti Eropa, Amerika Serikat misalnya, saat pandemi di 2021 mereka bisa dapat vaksin pertama, bahkan mampu memvaksinasi 3 sampai 4 kali jumlah penduduknya sementara Afrika sampai dengan 2021 hanya bisa memvaksin 5 persen saja. "Skema yang digunakan, skema bisnis yang mengedepankan monopoli," protes Agung.

“Kampanye S.O.S (Save Our Society) akan kami terus gaungkan untuk mendapatkan keadilan dan tidak menguntungkan negara maju semata akibat Pandemic Agreement, tidak akan satu pun yang aman hingga semuanya aman,” tutup Asep.

Editor : M Mahfud