DEPOK, iNewsDepok.id - Kanker serviks adalah salah satu penyakit yang paling mematikan bagi perempuan di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus (HPV), yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Namun, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan vaksin HPV, baik karena kurangnya kesadaran, akses, maupun biaya.
Melansir dari Kemenkes, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengeliminasi kanker serviks melalui Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks di Indonesia (2023-2030). Rencana ini di deklarasi bersama antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joseph R. Biden, Jr. usai pertemuan bilateral antara kedua Pemimpin di Gedung Putih pada Senin (13/11).
Target dan Strategi
Target utama dari rencana ini adalah mencapai 90 persen cakupan vaksinasi HPV untuk anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun pada tahun 2030. Selain itu, juga ditargetkan skrining 75 persen perempuan berusia antara 30 dan 69 tahun dengan tes DNA HPV, dan mengobati 90 persen perempuan dengan lesi pra-kanker dan kanker invasif pada tahun 2030.
Dengan skenario ini, sebanyak 1,2 juta jiwa akan terselamatkan dari kanker serviks pada tahun 2070. Target ini sejalan dengan target global yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu 90-70-90 pada tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia mengusung empat pilar tindakan, yaitu:
- Pemberian layanan
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan vaksinasi HPV, skrining, dan pengobatan kanker serviks di seluruh wilayah Indonesia, dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. - Pendidikan, pelatihan, dan penjangkauan
Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan anak perempuan, tentang pencegahan dan deteksi dini kanker serviks, serta menghapus stigma dan mitos yang berkaitan dengan penyakit ini. - Pendorong utama kemajuan
Memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kemitraan untuk mempercepat dan memperluas intervensi kanker serviks, serta mengintegrasikan data dan informasi untuk pemantauan dan evaluasi. - Tata kelola dan kebijakan
Menyelaraskan dan menguatkan kerangka hukum, regulasi, dan kebijakan yang mendukung eliminasi kanker serviks, serta mengalokasikan sumber daya yang cukup dan berkelanjutan.
Editor : M Mahfud