Pemkot Depok Siapkan Anggaran Rp82 Miliar untuk Biaya Pilkada 2024

DEPOK, iNewsDepok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menyiapkan anggaran sebesar Rp82 miliar untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anggaran tersebut akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, dalam sebuah wawancara dengan media. Ia mengatakan bahwa anggaran Rp82 miliar tersebut murni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Baca Juga

HUT Depok ke-25, Ini Kata Wali Kota Idris

"Anggaran KPU itu ada Rp73 miliar, kalau Bawaslu Rp9,9 miliar untuk Pilkada Depok, kalau anggaran pemilu kan urusan pusat," ujar Lienda.

Lienda menambahkan bahwa anggaran Pilkada telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia berharap bahwa proses Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

"Kami berharap ada kerjasama yang baik antara Pemkot Depok, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal dan mensukseskan Pilkada 2024. Kami juga mengimbau kepada para calon peserta Pilkada untuk mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku," tutur Lienda.

Baca Juga

Perayaan Hari Jadi ke-25, Wali Kota Sebut Depok Sudah Dewasa

Pilkada 2024 di Kota Depok akan berlangsung secara serentak dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat. Oleh karena itu, ada kemungkinan adanya pembiayaan bersama antara Pemprov Jabar dan Pemkot Depok. Namun, Lienda mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang akan diberikan oleh Pemprov Jabar.

"Karena Pilgub dan Pilkada itu barengan, jadi sharinglah (dananya), tetapi saat ini belum keluar angkanya," kata Lienda.

Reaksi warganet bervariasi. Sebagian menyambut positif langkah Pemkot Depok dalam memastikan kesiapan anggaran untuk Pilkada 2024, menganggapnya sebagai investasi untuk melanjutkan proses demokrasi yang berkualitas. Namun, ada juga yang mengekspresikan kekhawatiran terkait transparansi penggunaan dana tersebut dan meminta agar pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Baca Juga

Pegawai Perusahaan Jasa Konstruksi di Depok Wajib Terdaftar di Program JKK dan JKM

"Rp82 miliar itu banyak banget, bisa buat apa aja. Apa gak bisa lebih hemat dan efisien? Apa gak ada prioritas lain yang lebih penting? Apa gak ada potensi korupsi dan mark up? Harus ada pengawasan ketat dari masyarakat dan lembaga independen," tulis warganet.

"Rp82 miliar itu wajar, mengingat Pilkada itu penting dan kompleks. Ada banyak biaya yang harus dikeluarkan, seperti logistik, honor, sosialisasi, pengamanan, dan lain-lain. Apa gak mau Pilkada yang berkualitas dan demokratis? Harus ada dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah," tambah warganet.

"Rp82 miliar itu gak masalah, asal dipakai dengan baik dan benar. Ada mekanisme dan aturan yang harus diikuti, ada pertanggungjawaban dan laporan yang harus dibuat, ada audit dan evaluasi yang harus dilakukan. Harus ada sinergi dan koordinasi antara Pemkot Depok, KPU, Bawaslu, dan semua pihak terkait," tambah warganet.

Editor : Mahfud