Banyak Proyek Mangkrak di Ancol, Konflik Stadium Kelas Internasional Jadi Sorotan

JAKARTA, iNewsDepok.id - Beberapa waktu lalu mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

Baca Juga

Formappi Desak DPRD DKI Gunakan Hak Angket Bongkar Kasus Ancol

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” ucap pria yang sempat menjabat Menteri Perdagangan tersebut beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Selain itu, juga adanya sengketa aset Sea World Ancol hingga disidangkan di Mahkamah Agung (MA). Pembangunan akurium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lippo Group yang semula berjalan baik malah berujung sengketa. Ancol lah yang memenangkan sidang di MA.

"Ancol ini tidak berkembang. Banyak proyek gagal, mangkrak, atau bermasalah di Ancol," ucap Thomas.

Mengkonfirmasi terkait pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk, pengusaha bernama Hendra Lie (HL) menyebut semua berubah saat terjadi sengkarut kerja sama pengoperasian sebagian bangunan Music Stadion antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA - BUMD DKI Jakarta) dengan PT WAIP dan perusahaan yang menaungi manajemen stadium tersebut. Konflik akhirnya menyeret nama besar seperti eks Dirut PT PJA Budi Karya Sumadi (BKS) dan Dirut PT WAIP Fredie Tan (FT).

Bahkan pengusaha HL sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris Rp300 miliar akibat sengketa ini. Terbaru, pembangunan dan pengelolaan Ancol Music Stadium di Ancol Beach City diduga berindikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan milyar rupiah.

Terkait musibah yang menimpanya tersebut, pengusaha ini kembali bersuara betapa sulitnya meraih keadilan di negeri ini.

"Di usia saya saat ini, sebenarnya sudah lelah mencari keadilan atas apa yang saya alami. Semua saya pasrahkan pada kebaikan Tuhan saja. Investasi lebih dari Rp300 miliar seakan melayang begitu saja," katanya saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Dirinya berpendapat bahwa hukum di Indonesia sudah tumpul keatas dan hanya tajam ke bawah, khususnya investor seperti dirinya.

"Selama 13 tahun saya menjadi korban kejahatan dua oknum yang sepertinya kebal hukum. Padahal salah satu diantaranya ini pernah jadi tersangka namun di SP3 oleh Kejaksaan Agung jaman Jaksa Agung Prasetyo. Saya kini hanya berharap apa yang saya alami tidak terjadi pada para investor lainnya," ujarnya.

Pernyataan pengusaha HL bahkan nyaris terbukti saat Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut bahwa politik internal BOD Ancol untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hingga sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Salah satunya pembangunan Ancol Beach City (ABC) Mall yang kualitasnya buruk.

Tak cuma itu, Ombudsman RI pun sudah mengeluarkan surat rekomendasi adanya maladministrasi terkait perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol Dengan beberapa pihak. Yakni terkait adanya aset negara diappraisal secara sepihak, padahal ada kerugian keuangan negara.

Sayangnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak merespon positif temuan Ombudsman tersebut.

"Untuk itu, saya mengajak para investor untuk belajar dari pengalaman saya. Jangan terlalu naïf dan percaya pada perusahaan milik daerah ini. Saat kita berinvestasi di lahan mereka dan terjadi dispute, maka mereka akan dengan mudah cuci tangan seakan tidak pernah tahu adanya dispute," katanya.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani