Organisasi Kesehatan Putihkan Jakarta Hari Ini Demi Menolak RUU Kesehatan Omnibuslaw

JAKARTA, iNewsdepok.id - Organisasi IDI, PDGI, PPNI, IAI, dan IBI melakukan aksi "Putihkan Jakarta Jilid 2" untuk menolak Rancangan Undang Undang Kesehatan (Omnibuslaw) di depan gedung DPR-MPR Republik Indonesia hari ini, Senin, (5/6/2023).

Sebelumnya organisasi kesehatan tersebut telah melakukan aksi demo yang sama didepan gedung DPR MPR namun hasilnya nihil sehingga organisasi-organisasi tersebut melakukan aksi kembali untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.

Baca Juga

Andi Anzhar Siap Berkontestasi dan Bawa Perubahan Besar untuk KADIN DKI Jakarta

"RUU Kesehatan juga mesti dihentikan pembahasannya karena terkait dengan pengaturan transplantasi organ yang sangat bertentangan dengan prinsip otonomi dalam norma etika kedokteran maupun kesehatan. Maka dari itu kita harus menghentikan pembahasan RUU Kesehatan tersebut," kata salah satu Dokter Okupasi yang mengikuti demo tersebut, Dr. Hindiyati nuriah, sp, Ok, Senin (5/6/2023).

RUU Kesehatan tersebut pun juga mengancam ketahanan bangsa dengan pengelolan Genome Sequencing minimal Governance Etik partisipasi dan keterbukaan, selain itu tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi ataupun non-investasi. 

Hal ini pun akan berdampak luas terhadap keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia, termasuk pada kata investasi tersebut akan berdampak menenggalamkan rumah sakit lokal karena ketidakcukupan dana dalam investasi teknologi canggih.

Baca Juga

Pengadilan Menangkan PT Mukti Sarana Abadi setelah PKPU PT SMJ dan PT RAM Ditolak

Selain itu hilangnya legitimasi pengaturan tentang terkait registrasi, perizinan, hingga batasan praktik; Hilangnya pengaturan tentang asisten tenaga kesehatan, dan hilangnya pengaturan asas dan tujuan pendirian rumah sakit yang menjadikan arah penyelenggaran rumah sakit cenderung berpihak kepada pemilik modal. 

RUU Kesehatan Omnnibus Law pun menjadi alasan hilangnya norma agama yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti pada asas pembangunan reproduksi dan terkait aborsi.

Editor : M Mahfud