Peristiwa Kupang dan Jeneponto, Hendardi: Soliditas TNI-Polri di Daerah Memprihatinkan

JAKARTA, iNewsDepok.id - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan keberulangan penyerangan dan perusakan oleh orang tak dikenal, diduga oknum TNI, terhadap fasilitas Polri, yang terjadi di Kupang pada Rabu (19/4/2023) dan Jeneponto pada Kamis (27/4/2023) menunjukkan rentan dan rapuhnya soliditas prajurit TNI dan anggota Polri di daerah.

Kerentanan tersebut, kata Hendardi, berimplikasi terhadap mudahnya percikan konflik muncul dan membesar antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan. Kondisi ini semakin buruk karena kekeliruan dalam mengekspresikan semangat jiwa korsa.

Baca Juga

Ubah Format Debat Capres Cawapres, SETARA Institute: KPU Menambah Kecurigaan Publik

Hendardi mengatakan kika benar pelaku penyerangan Mapolres Jeneponto adalah aknum TNI, SETARA Institute sangat menyayangkan keberulangan ”Insiden Ciracas (2020)” yang terjadi di Kota Kupang dan Jeneponto ini.

“Oknum TNI dan Polri yang seharusnya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi justru secara signifikan menjadi penyebab instabilitas keamanan dan ketertiban tersebut, sehingga menyebabkan ketakutan dan mengganggu hak rasa aman warga di tengah masyarakat,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (29/4/2023).

Menurut Hendardi, setiap konflik pasti terdapat aksi dan reaksi sebagaimana yang terjadi di dua tempat tersebut. Tetapi bukan berarti jalan kekerasan yang mesti ditempuh.

Baca Juga

SETARA Institute: Mengetuk Hati Lembaga Survei dan Memaknai Seruan Pemilu Damai

Oleh karena itu, ucap Hendardi, leadership di tubuh TNI dan Polri menjadi kunci utama. Kalau leadership yang dikembangkan adalah kontestasi kekuatan dan bahkan permisif terhadap kekeliruan jiwa korsa, maka yang akan terjadi adalah konflik laten dan pengutamaan supremasi institusi masing-masing.

“Padahal, di masa kepemimpinan TNI di bawah Jenderal Andika Perkasa, penegakan hukum atas oknum TNI cukup menjanjikan dan supremasi sipil dijaga dengan baik,” ucap Hendardi.

Di sisi lain, institusi Polri yang saat ini mengemban mandat konstitusional sangat luas, harus bisa memastikan dan menyediakan mekanisme kontrol berlapis bagi para anggotanya. Baik kontrol etik, kinerja, maupun dalam berinteraksi dengan anggota TNI.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani